Jakarta - Kementerian Keuangan berhasil meraih peringkat kedua dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 untuk kategori kementerian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). 

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (20/12) di Jakarta.

Dalam sambutannya usai penyerahan penghargaan, Wapres berharap penghargaan ini dapat memotivasi kementerian, lembaga, serta badan publik lainnya untuk lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya. “Apa yang dikerjakan hari ini bukan hanya memberikan piala, tetapi juga sebagai makna pentingnya transparansi untuk mencapai tujuan kita mendapatkan pemerintahan yang bersih demi kemajuan bersama,” katanya.

Wapres juga menyatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai badan publik melalui website. 

Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memainkan peranan penting dalam mendiseminasikan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik.

Sebagai informasi, anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 diberikan kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. 

Tahun ini, pemeringkatan diikuti oleh 397 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, yakni kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Badan Usaha Milik Negara, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional.

Proses pemeringkatannya sendiri terdiri atas dua tahapan yang dilaksanakan pada April hingga Desember 2016. 

Kedua tahapan tersebut yaitu pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Quetioner) oleh badan publik dan Visitasi, yakni wawancara dan pembuktian langsung dokumen-dokumen atau informasi berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden badan publik oleh KIP.

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mencintai Rupiah dengan cara yang nyata. 

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah tahun emisi 2016, di Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 19 Desember 2016.

Dengan mencintai dan bertransaksi menggunakan Rupiah, maka itu berarti bahwa tiap masyarakat juga mencintai kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Mencintai dan bertransaksi menggunakan Rupiah juga berarti mencintai budaya dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri.

"Setiap lembar Rupiah adalah bukti kemandirian Indonesia, kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia. Dan di dalam setiap lembar Rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara, dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia," terang Presiden dalam sambutannya.

Presiden melanjutkan, banyak cara bagi masyarakat untuk mencintai Rupiah. Selalu menggunakan Rupiah tiap kali bertransaksi di dalam negeri dan dalam menyimpan tabungan merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan. 

Selain itu, Presiden juga menekankan betapa pentingnya tiap masyarakat untuk ikut menjaga wibawa Rupiah.

"Penting saya sampaikan bahwa kalau kita cinta Rupiah, maka kita tidak membuat dan menyebar gosip-gosip aneh dan kabar bohong tentang Rupiah. Karena menghina Rupiah sama saja dengan menghina Indonesia. Ingat bahwa Rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya agar terus bersemangat dalam memerangi pemalsuan Rupiah. Ia pun meminta agar teknologi pengaman dalam Rupiah semakin ditingkatkan.

"Saya menginstruksikan agar unsur pengaman pada uang Rupiah perlu terus diperkuat. Teknologi pengaman yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyinggung soal ketersediaan Rupiah di seluruh penjuru Indonesia. Tak hanya di kota-kota besar, namun juga di pelosok dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sebab, sekali lagi, Rupiah merupakan perwujudan dari penegakan kedaulatan Indonesia.

"Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan Rupiah di berbagai penjuru Indonesia. Termasuk di daerah-daerah terdepan, daerah-daerah terpencil, beranda Indonesia. Gencarkanlah ketersediaan dan semangat penggunaan Rupiah di seluruh daerah‎," tekannya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui, dalam acara tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan satu seri uang Rupiah tahun emisi 2016. Uang Rupiah baru yang diluncurkan tersebut terdiri dari 7 pecahan uang Rupiah kertas dan 4 pecahan uang Rupiah logam. Uang Rupiah baru ini akan turut menampilkan 12 gambar pahlawan nasional.

Jakarta - Sejumlah hal dibicarakan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada Rabu, 7 Desember 2016. 

Investasi merupakan salah satu dari sekian hal yang dibicarakan.

Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo menekankan agar jajarannya memberi perhatian khusus soal investasi tersebut. Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi sebagai penggeraknya.

"Dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi memegang peran yang sangat penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi. 

Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh kementerian yang berkaitan dengan investasi betul-betul memberikan perhatian yang khusus mengenai investasi ini," ujarnya.

Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menterinya, Presiden mengingatkan mengenai target investasi yang telah dicanangkan sebelumnya. 

Oleh karenanya, di tahun 2017 nanti, ia berharap agar realisasi investasi tersebut dapat meningkatkan arus modal dan uang masuk bagi Indonesia.

"Saya kira target investasi di 2017 sudah saya sampaikan Rp670 triliun dan tahun depannya di 2018 kira-kira Rp840 triliun," terang Presiden.

Dengan tercapainya target investasi tersebut, Presiden meyakini pertumbuhan ekonomi pada angka 5,1 persen bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun, hal tersebut baru dapat dicapai apabila seluruh kementerian dapat saling mendukung dan aktif mengejar realisasi investasi.

"Kalau arus investasi bisa betul-betul konkrit saya kira angka target pertumbuhan 5,1 bisa kita lampaui. Saya yakin sekali bisa," ucapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal inklusi keuangan Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ia menginstruksikan menteri perekonomian untuk meningkatkan akses perbankan bagi masyarakat umum.

"Yang berkaitan dengan inklusi keuangan, saya minta agar ini betul-betul digenjot agar tabungan kita bisa meningkat tajam. Dikoordinir oleh Menko Ekonomi dan juga Menko PMK," ucapnya.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertolak menuju Provinsi Bali dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di Jakarta.

Setibanya di Bali, Presiden Jokowi akan langsung menuju Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) untuk mensosialisasikan program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) periode II. 

Bali merupakan provinsi terakhir dalam agendanya dalam mensosialisasikan amnesti pajak periode II setelah Makassar di Sulawesi Selatan dan Balikpapan di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Esok hari, Presiden Jokowi direncanakan akan membuka Bali Democracy Forum IX di Bali International Convention Center (BICC) pada pagi hari. Dalam acara tersebut, akan hadir pula mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan.

Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden rencananya akan menyaksikan pertandingan babak final Kejuaraan Pencak Silat Dunia sekaligus menutup Pencak Silat For The World: The 17 World Championship & Festival di GOR Lila Bhuana di Kota Denpasar.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. 

Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bergabung di Bali.

Jakarta - Indonesia saat ini masih mengandalkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan nasional. 

Pada tahun ini, kebutuhan garam nasional mencapai 4,3 juta ton pertahun, sedangkan produksi Indonesia hanya mampu menghasilkan 3,2 juta ton. 

Sehingga membutuhkan 1,2 juta ton garam yang berasal dari impor.

“Jika impor ini diberikan kelonggaran atau tidak ada batasan maka akan merugikan petani. Walaupun tingkat kebutuhanya akan banyak,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad usai executive brief bertemakan ‘Meningkatkan Produksi Garam Nasional dan Menyelamatkan Nasib Petani Garam Rakyat’ di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kadis Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB), PT Garam, dan Persatuan Petambak Garam Indonesia.

“Namun pada kali ini kita hanya fokus pada garam. Kita bukan mekanisme pengawasan, ini hanya penyaluran aspirasi. Jadi kita menjebatani aspirasi yang diakomodir melalui rakyat,” ujar Farouk.

Menurutnya, kualitas garam impor lebih baik ketimbang garam rakyat. Kata Farouk, kandungan NaCl pada garam rakyat masih di bawah 94,7 persen. Disisi lain, masih banyak 20 persen rumah tangga yang kurang mengkonsumsi garam beryodium. “Ini yang perlu di atasi,” kata senator asal NTB itu.

Farouk menambahkan, dari segi kesehatan ada dampaknya. Bahkan dari segi kebutuhan ada kekurangan. “Padahal kita ini negara negara nomor dua garis pantai terpanjang di dunia. Sayangnya produksi garam kita masih rendah. Maka harus ada peningkatan produktivitas,” harapnya.

Selain itu, aspek petani garam masih di atas level pengangguran. Farouk menilai bahwa hal itu terjadi secara turun-menurun. Padahal ada 100 ribu petani garam di Indonesia. “Ini yang menjadi atensi kita, padahal kebutuhan garam itu dari orang hidup sampai meninggal dibutuhkan,” papar Farouk.

Farouk juga menyayangkan pemerintah belum menempatkan garam sebagai salah satu bahan pokok. Sehingga masih kurang perhatian, namun jelas-jelas UU-nya sudah ada. “Untuk itu pemerintah harus memberikan perlindungan kepada petani garam Indonesia,” tutur dia.

Disisi lain, pemerintah juga telah mewacanakan swasembada pangan pada 2017 nanti. Kenyataanya, swasembada pangan itu tidak gampang karena membutuhkan 1-2 tahun kedepan. 

Karena selain meningkatkan kualitasnya, harus ditambah juga kuantitasnya.

“Untuk swasembada pangan, kita sudah menyepakati untuk menyurati Presiden Joko Widodo terkait apa yang kita hasilkan pada pertemuan ini. Maka dalam waktu 1-2 bulan kedepan kita akan memonitor,” terang Farouk.

Terkait kartel, DPD telah mendapatkan laporan bahwa ada sembilan perusahaan yang menguasai garam. Namun dengan adanya Permendag No. 125 Tahun 2015 itu sudah bisa di atasi.

“Tapi kenyataanya belum optimasl, masih menimbulkan dampak lain. Maka dengan menghapuskan Harga Pokok Pembelian (HPP) oleh pemerintah maka terjadi liberalisasi. Ini akan merugikan petambak garam,” tegas Farouk. (Yus)

Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat tak lagi menjadikan dolar Amerika Serikat (AS) sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menilai kondisi perekonomian Indonesia. 

Sebab, Presiden menilai bahwa perbandingan kurs rupiah terhadap dolar AS bukanlah tolok ukur yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut. 

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Ballroom Hotel Fairmont, Selasa, 6 Desember 2016.

"Kita selama bertahun-tahun selalu melihat dolar dan rupiah. Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat. Kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mitra dagang terbesar kita," terangnya.

Dalam pandangan Presiden, penguatan kurs dolar AS sebenarnya hanya mencerminkan kebijakan ekonomi negara Paman Sam tersebut, bukan mencerminkan negara-negara lain. 

Saat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, kurs mata uang sebagian besar negara-negara di dunia pun ikut melemah bila dibandingkan dengan dolar AS.

"Dengan terpilihnya Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat, praktis semua mata uang di dunia melemah terhadap dolar Amerika, bukan hanya rupiah. Bahkan menurut saya, rupiah relatif stabil dibanding mata uang lainnya," ujar Presiden.

Menurut Presiden, persepsi yang selama ini biasa dijadikan acuan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebab, Amerika Serikat sendiri hanya berkontribusi sebesar 9 hingga 10 persen dari total perdagangan Indonesia. Masih banyak negara-negara mitra dagang lainnya yang memiliki kontribusi yang lebih besar dibanding itu.

"Kalau Tiongkok terbesar, ya harusnya Rupiah-Renminbi. Kalau Jepang, ya kursnya kurs Rupiah-Yen. Amerika hanya 9 sampai 10 persen total perdagangan kita. 

Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5 persen, Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen. Ini penting untuk edukasi publik, untuk tidak hanya memantau kurs pada dolar Amerika semata," imbuhnya.

Kondisi Perekonomian Terkini

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal kondisi perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan penilaian IMF sendiri, kondisi perekonomian Indonesia dikatakan berada dalam kondisi yang cukup baik bila dipandang dari segi moneter, fiskal, maupun struktur. 

Meski demikian, Presiden meminta agar para pelaku ekonomi tak kehilangan kewaspadaan. Sebab, tak dapat dipungkiri, yang paling berpengaruh dalam kondisi perekonomian nasional saat ini ialah faktor eksternal.

"Risiko ekonomi sebagian besar memang berasal dari eksternal. Ketidakpastian kebijakan ekonomi di Amerika Serikat, ketidakpastian suku bunga The Fed, dan melemahnya ekonomi Tiongkok yang saya kira sudah tahu semua," terangnya.

Di luar itu, upaya dan kesiapan seluruh pihak terhadap dinamika ekonomi lah yang seharusnya diperhatikan. 

Terkait dengan upaya pemerintah Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini pihaknya sedang gencar-gencarnya untuk menarik investasi ke dalam negeri.

"Menurut saya yang penting itu apa yang harus kita kerjakan. Ini hal yang harus disikapi dengan rasa optimisme. Memang tekanan di hampir semua negara itu sama. 

Selalu setiap saya ketemu dengan Kepala Negara, keluhannya hampir sama: melemahnya pertumbuhan ekonomi dan sulitnya mencari investasi serta arus uang masuk. 

Oleh sebab itu, negara kita yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi sebesar-besarnya," kata Presiden.

Untuk investasi sendiri, Presiden telah menargetkan kepada para menterinya agar pada tahun 2017 esok tercapai sebesar Rp. 670 triliun. Target tersebut tentu saja akan ditingkatkan pada tiap tahunnya dimana pada tahun 2018 menjadi Rp. 840 triliun.

"Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi terutama Kepala BKPM bahwa target investasi yang masuk harus dikejar dengan cara apapun. Misalnya tahun depan target 670 triliun, kalau sudah ada target harus dikejar dengan jurus apapun," tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi November 2016 sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 126,18. 

Dari data yang dikutip melalui laman BPS pada Jumat (02/12), dari 82 kota IHK, 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 2,86 persen dengan IHK 127,58 dan terendah terjadi di Singkawang sebesar 0,05 persen dengan IHK 124,51. 

Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau sebesar 1,54 persen dengan IHK 128,12 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,22 persen dengan IHK 121,52.

Beberapa kelompok pengeluaran menjadi pendorong inflasi karena adanya kenaikan harga. Kelompok bahan makanan menyumbang 1,66 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menyumbang 0,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga tercatat 0,02 persen; dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. 

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok sandang sebesar 0,01 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–November) 2016 sebesar 2,59 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2016 terhadap November 2015) sebesar 3,58 persen. 

Komponen inti pada November 2016 mengalami inflasi sebesar 0,15 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–November) 2016 sebesar 2,84 persen; dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (November 2016 terhadap November 2015) sebesar 3,07 persen.

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada parade kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. 

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

"Kemarin di Forbes Global CEO Conference di Jakarta, kita bertemu dengan investor-investor besar dari luar. 

Ini menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap ekonomi kita dipandang sangat positif," ujar Presiden disambut tepuk tangan hadirin.

Meskipun di atas kertas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di belakang India dan Tiongkok, Presiden meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih konkret dibanding keduanya. 

Sebab, selain pertumbuhan ekonomi yang membaik, angka kemiskinan dan pengangguran juga semakin menurun.

"Karena meskipun tumbuh tipis sekali, tetapi kalau kita lihat gini ratio-nya turun, angka kemiskinan turun, tingkat pengangguran turun. 

Artinya bukan hanya masalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kalau tiga hal ini tidak bisa tergarap dengan baik ya percuma. 

Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyebar kepada masyarakat," jelasnya.

Momentum kepercayaan para investor dan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Meskipun belakangan tensi politik sedikit menghangat jelang Pilkada Serentak 2017, Presiden meyakini bahwa para pelaku usaha mampu memilah antara wilayah politik dan juga ekonomi.

"Ini yang akan mendewasakan kita. Yang urusan politik ya urusan politik, yang urusan ekonomi ya urusan ekonomi. Tidak campur aduk. Ini yang akan mematangkan kita dan mendewasakan kita," tambah Presiden.

Menegaskan hal tersebut, seluruh elemen masyarakat diminta Presiden untuk tetap fokus menjalankan aktivitasnya masing-masing. Apalagi momentum positif seperti sekarang ini akan sangat disayangkan bila tak mampu dimanfaatkan.

"Kita tidak boleh kehilangan konsentrasi. Jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Karena kalau sentimen kepercayaan itu hilang lagi, untuk memanaskan itu memerlukan waktu yang lama," tegasnya.

Para pimpinan dan anggota Kadin sendiri diminta Presiden untuk dapat menyadari peluang yang ada di tengah momentum tersebut. 

Sebab menurutnya, setiap investor yang masuk ke Indonesia pastilah memerlukan partner lokal yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha di Indonesia.

"Ini juga peluang yang amat baik untuk seluruh anggota Kadin. Karena setiap investor pasti mencari partner lokal, partner domestik. 

Ambillah kesempatan ini, baik yang bergerak di industri, perhotelan, kontraktor. Saya kira kesempatan itu sekarang ini sangat banyak yang bisa kita ambil peluangnya," ajaknya.

Sebab, semakin banyak arus investasi yang masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa hal tersebut mampu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi semakin lebih baik. 

Perlu diakui bahwa Indonesia sekarang ini memerlukan anggaran yang besar guna menyukseskan program percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah.

"Karena sekali lagi, kita membutuhkan anggaran misalnya untuk infrastruktur saja dalam 5 tahun kurang lebih 4.900 triliun. Dari APBN hanya sanggup menyiapkan 1.500 triliun. 

Sisanya dari mana? Ya dari swasta. Ini kalau orang bisnis melihat seperti itu, ini peluang yang bisa dikejar dan diambil," terang Presiden.

Kerja Sama Pemerintah dan Kadin untuk Pelatihan Vokasional

Salah satu kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global ialah sumber daya manusia yang terampil, berkompeten, dan berdaya saing. 

Dalam menyediakan tenaga terampil tersebut, pemerintah sebelumnya telah bekerja sama dengan Kadin di bidang pelatihan kejuruan. Namun, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja sama yang lebih erat dan jumlah yang lebih besar dengan Kadin terkait pelatihan tersebut.

"Saya minta memang dalam jumlah yang besar, jumlah besar-besaran. Tadi saya sudah mendapatkan angka dari Pak Rosan dan Pak Menko Ekonomi, angkanya masih jauh dari yang kita harapkan. Karena yang dibutuhkan adalah sebuah training besar-besaran dalam jumlah yang jutaan. Bukan hanya ribuan, tapi harus jutaan," ujar Presiden.

Wajar kiranya bila Presiden menunjuk pihak swasta melalui Kadin untuk melakukan pelatihan terhadap kebutuhan tenaga-tenaga terampil yang siap. Karena menurutnya, pihak yang paling mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari pihak swasta ialah mereka sendiri.

"Menurut saya sistem vokasional yang paling baik dan benar-benar jalan adalah yang kemarin kita lihat di Jerman. Di sana yang juga sangat berperan adalah Kadin di Jerman. 

Jadi di sini nantinya yang sangat berperan kita harapkan juga dari Kadin. Masuk akal, karena harusnya yang tahu kebutuhan swasta ya swasta sendiri, bukan regulatornya," terangnya.

Untuk itu, mengakhiri sambutannya, sekali lagi Presiden meminta kerja sama yang baik antara pemerintah dan Kadin agar dapat secara bersama-sama membangun Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.

"Sekali lagi saya minta kerja sama antara kementerian dengan Kadin, antara pemerintah dengan Kadin, terus ditingkatkan dari pusat sampai ke daerah sehingga betul-betul pergerakan ekonomi kita akan memberikan manfaat kepada masyarakat," tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani.

Subang - Salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah tidak adanya keluhan dari masyarakat.

Oleh karena itu ketersediaan gas di Kabupaten Subang harus terus terpenuhi, jangan sampai terjadi kelangkaan akibat adanya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. 

Pada saat ini pertamina memiliki produk bright gas, keberadaan  gas non subsidi bright  gas ini dimaksudkan agar disosialisasikan kepada masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat subang.

Hal ini diungkapkan oleh Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam rapat koordinasi pendistribusian LPG 3 Kg, Kamis (1/12) di Fave Hotel Subang.

Selanjutnya  Dandim 0605 letkol Inf Budi Mawardi Syam menyampaikan dan berharap tidak ada kendala dalam penyaluran gas ke masyarakat dan sesuai dengan peruntukkannya, jangan sampai terjadi permasalahan yang muncul di masyarakat terkait ketersediaan gas. 

Selain itu, Dandim juga mengapresiasi anjuran pemakaian gas sesuai dengan sasarannya, kebijakan ini harus disampaikan kepada masyarakat agar bisa dipahami.

Dandim juga mendukung penggunaan bright gas dan akan menindak para pelanggar sebagai upaya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Subang.

Selanjutnya Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab.Subang, Bambang Suhendar S.Ip, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini untuk merencanakan dan mempersiapkan ketersediaan gas jelang natal dan tahun baru, serta mensosialisasikan gas 5,5 Kg non subsidi. 

Kepada institusi terkait diharapkan untuk melakukan pemantauan lapangan apabila ada kelangkaan di masyarakat dan bisa dikoordinasikan pada Bagian Perekonomian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar.

Pemakaian Bright Gas Non Subsidi ini diharapkan segera dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Subang karena lebih aman, lebih nyaman, dan lebih terjangkau. Potensi terjadinya pengoplosan tidak akan terjadi karena memiliki segel dari pertamina, sedangkan Tabung Gas 3 Kg diperuntukkan Hanya untuk masyarakat tidak mampu.

Acara diakhiri dengan Photo bersama antara Plt Bupati Subang didampingi Dandim 0605, Sekretaris Daerah Kab.Subang beserta para perwakilan pertamina Pengusaha Agen Gas.

Rapat ini dihadiri oleh Plt Bupati Subang Hj.Imas Aryumningsih S.E,  Dandim 0605 Letkol Inf Budi Mawardi Syam,  Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurakhman M.Si, Kabag Perekonomian Setda Kab.Subang Bambang Suhendar S.Ip., dan perwakilan SKPD, perwakilan pertamina serta para Pengusaha agen gas di Kabupaten Subang.

Bandung - Naiknya APBD Jabar tahun 2017 diantaranya karena pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai menyampaikan nota pengantar RAPBD Jabar 2017, dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (1/12) di Gedung DPRD Jabar Jl. Diponegoro Bandung.

"Kenaikan itu terutama untuk anggaran pendidikan yaitu pengalihan kewenangan pengelolaan SMA SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi. Diantaranya untuk pembayaran honor dan gaji pegawai pendidikan" katanya.

Untuk pembayaran gaji dan semua komponen di dalamnya, mencapai Rp 1,7 triliun, belum termasuk biaya infrastruktur dan kebutuhan pendidikan yang lainnya.

"Jika ditotal, anggaran pendidikan dalam APBD 2017 sudah mencapai lebih dari 30 persen atau melebihi dari dari syarat undang undang sebesar 20 persen" ungkap Aher.

Meningkatnya APBD 2017 menurut Aher juga karena ada pembentukan kantor baru untuk beberapa OPD di Provinsi Jabar, termasuk UPTD di lingkungan Disdik Provinsi Jabar. Total APBD Jabar 2017 mencapai Rp 32,429 triliun.

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam efisiensi penggunaan anggaran negara. 

Harapan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 2016.

Menkeu menilai, menjadi Bendahara Umum Negara (BUN) di satu sisi, serta menjadi pengguna anggaran di sisi yang lain, bukan merupakan hal yang mudah bagi Kemenkeu. 

Menurutnya, hal tersebut adalah kekuatan yang besar yang harus bisa dikendalikan. Ia tidak ingin kekuatan tersebut menjadi excuse bagi Kemenkeu untuk tidak efisien dalam menggunakan anggaran.

Kemenkeu, lanjutnya, harus membuat berbagai prioritas yang kemudian dapat menjadi contoh bagi institusi lain. “Kalau Anda punya uang Rp15 triliun di budget Anda, how you are going to spend it. 

Kalau Rp15 triliun harus dipotong Rp2 triliun menjadi Rp13 triliun, how you are going to cut it. Ini semua adalah suatu ujian-ujian yang menggambarkan apakah kita sebagai Kementerian Keuangan mampu untuk melakukan suatu pengambilan keputusan, mengenai resource allocation, yang bisa menjadi model bagi tempat lain,” terangnya.

Menkeu menegaskan bahwa menjadi efisien bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu kerja keras dan disiplin yang tinggi. Ia berharap, Sekretariat Jenderal dan Kementerian Keuangan pada umumnya bisa melakukan hal tersebut.

Bandung - Deputi Kepala KPWBI Jabar Soekowardojo menyebutkan ekonomi Jabar sejauh ini ditopang tiga sektor utama. Yakni, industri pengolahan dengan pangsa 43,03%, perdagangan dengan pangsa 15,21%, dan pertanian dengan pangsa 8,71%.

"Sebenarnya, produk Jabar yang berdaya saing tinggi ini yaitu tekstil dan peralatan elektronika," tambahnya.

Mengenai tingkat daya saing Jabar yang terbilang kalah dengan Jakarta dan Jatim, dia menyebutkan ini dikarenakan Jabar belum memiliki pelabuhan yang representatif. Jakarta dan Jatim relatif unggul karena dua provinsi ini memiliki Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

"Berdasarkan riset yang kita lakukan, adanya pelabuhan itu mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Rencana pembangunan Pelabuhan Patimban Subang saya pikir positif dan akan berpengaruh terhadap perekonomian Jabar. Ini karena ada efisiensi cost dan intensitas tinggi antarpulau," ucap Soekowardojo.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengamini ketiadaan pelabuhan barang ini membuat provinsi ini tertinggal dari Jakarta dan Jatim.

"Saya yakin, nanti dengan adanya Pelabuhan Patimban akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jabar," ujar pria yang akrab disapa Aher ini. Hal itu diungkapkan Sukowardoyo san Gubernur Jabar usai Pertemuan Tahunan BI Perwakilan Jawa Barat di Trans Luxury Hotel.

 Bandung - Mencermati dinamika perekonomian global dan nasional, prospek pertumbuhan ekonomi Jabar pada tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 5,5% - 5,9%.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar Rosmaya Hadi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 yang mengambil tema “Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliansi” di Hotel Trans Luxury Bandung, Selasa (29/11).

“Walaupun pertumbuhan ekonomi Jabar ditahun 2016 berkisar antara 5,3% – 5,7% masih berada dibawah historisnya, namun menunjukan mulai adanya pemulihan pada kinerja perekonomian, khususnya dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015,” ujarnya.

Disisi lain, inflasi Jabar tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,5% – 3,9%, atau sedikit meningkat dibandingkan tahun ini.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Dalam sambutannya Aher mengatakan optimis jika pertumbuhan ekonomi Jabar sesuai prediksi BI dapat mencapai diatas 5%.

“Tahun depan Jabar banyak membangun, akan mendongkrak perekonomian Jabar, diatas nasional,” tutupnya.

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho optimistis, seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2016 akan dicairkan sesuai jadwal. 

Ia berharap, pada akhir tahun 2016, seluruh PMN telah terealisasi seluruhnya.

“Target pencairan PMN masih on the track, direncanakan pada akhir tahun 2016 sudah terealisasi,” terangnya di hadapan para jurnalis pada Sabtu (26/11) di Bogor, sebagaimana dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pencairan PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan right issue terlebih dahulu. Beberapa BUMN tersebut yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah telah mencairkan Rp11,2 triliun dari total Rp93,5 triliun investasi pemerintah tunai tahun 2016. Ia mengakui, proses pencairan PMN untuk BUMN memang cukup panjang.

“Dimulai dari kajian oleh Menteri BUMN, kemudian dikaji oleh Menteri Keuangan (Menkeu), baru kemudian dikirim ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk diharmonisasi. 

Dari Menkumham dikirim ke Menkeu untuk diteliti kembali sebelum di serahkan ke Sekretaris Negara untuk disampaikan kepada Presiden. Setelah semuanya final, diserahkan ke menteri yang bersangkutan sebelum ditandatangani oleh Presiden,” urainya.

Jakarta - Berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 80 persen penyaluran Dana Desa sudah tepat sasaran. 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11).

“Berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 80 persen penyaluran Dana Dasa sudah kena sasaran. Ini penting sekali,” tegasnya sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Presiden berharap, penyaluran Dana Desa dapat mendorong perputaran ekonomi dari level pemerintahan terendah, yaitu desa. Dengan demikian, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat Dana Desa tersebut. “Meskipun yang dikerjakan hanya kecil-kecil, untuk pengerasan jalan, kemudian untuk membuat saluran air, namun perputaran uang yang ada di desa itu Rp1 miliar lebih. Ini kan bagus,” tuturnya.

Ke depan, lanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk terus menaikkan anggaran Dana Desa. Jika pada tahun ini anggaran Dana Desa tercatat sebesar Rp 47 triliun, pada tahun 2017 mendatang, anggaran Dana Desa akan naik menjadi Rp60 triliun, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali naik pada tahun-tahun selanjutnya.

Makasar - Presiden Joko Widodo mengharapkan pengusaha tidak lagi mengekspor barang/produk dalam bentuk raw material tapi sudah dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. 

Selain untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan di dalam negeri juga untuk memberi nilai tambah sehingga meningkatkan nilai ekspor. 

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika melepas ekspor kacang mete ke Belanda di pabrik pengolahan kacang mete dan kakao PT Comextra Majora di Makassar, Sabtu 26 November 2016.

"Jadi ini memang kita ingin mendorong agar industri mete ini tidak diekspor dalam bentuk raw material," ucap Presiden.

Untuk mengurangi ekspor kacang mete dalam bentuk raw material, pemerintah akan segera menerapkan pajak ekspor. "Setelah pulang dari sini, minggu depan kita bicarakan, agar ada pajak ekspor sama seperti kakao yang kena 10 persen, ini mete juga harus, sehingga industrinya berkembang," kata Presiden.

Dengan adanya pajak ekspor ini, tidak ada lagi ekspor raw material ke India dan Tiongkok. "Stop ekspor raw material. Dorong agar industri mete berkembang di tanah air," terang Presiden.

Saat ditanya jurnalis apakah tidak ada kekhawatiran akan terjadi penurunan nilai ekspor kacang mete. "Tidak. Justru ini akan mendorong dunia usaha untuk membangun industri," ucap Presiden.

Sebelum melepas ekspor kacang mete, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga sempat meninjau proses pengolahan kacang mete tersebut.

Turut mendampingi Presiden antara lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.