Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengimbau kepada masyarakat pengguna media sosial (medsos) untuk lebih bijak dalam menggunakannya.

Pasalnya, informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga.

Dijelaskan jenderal berbintang empat tersebut, apabila berita di Medsos tersebut benar, tidak akan jadi masalah bagi yang menginformasikannya.

“Kita lihat sendiri dampak berita sosial yang hoak dan seenaknya saja menuduh orang tertentu. Kalau ini tidak ditindak jelas salah, karena undang-undangnya membatasi tidak boleh mengeluarkan berita bohong,” ucapnya.

Ditambahkan mantan Kapolda Metro Jaya ini, pihaknya (kepolisian) hanya menegakkan aturan yang di undang-undang dan tidak ada keinginan membatasi kreatif orang.

“Kalau tidak ditindak lebih berbahaya lagi, kasihan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti kita membatasi berekpresi masyarakat. Boleh berekspresi tetapi tidak absolut ada batasan-batasan,” tandasnya.

Terkait pemeriksaan anggota DPR RI dari fraksi PAN Eko Patrio, Kapolri Tito Karnavian memastikan jika informasi di Medsos itu bukanlah Eko yang melakukannya.

“Saya dapat info Bareskrim, jika yang bersangkutan (Eko) menyatakan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, tetapi ada beberapa media yang tidak jelas mengutip dan dikutip lagi, jadi saya pikir jika tidak ada pernyataan itu tidak ada masalah.

“Tapi kita akan verifikasi media yang mengutip itu termasuk memanggilnya,” ucapnya.

Dilanjutkan Kapolri, Kebebabasan menyampaikan pendapat dimuka umum pihaknya tidak melarang, dan prinsipnya harus sesuai koridor hukum yang diatur undang-undang.

“Jadi boleh menyampaikan pendapat tapi ada batasannya, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, tidak mengganggu hak orang lain. Jadi kalau mau demo menutup total jalan, itu tidak boleh,” pungkasnya.

Jakarta - Eko Hadi Purnomo alias Eko Patrio memenuhi undangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). 

Ketua DPW PAN DKI Jakarta yang akrab disapa Eko Patrio itu merasa dirugikan dengan pemberitaan terkait pernyataannya yang menurutnya dikarang beberapa media.

Eko diundang lantaran pernyataan di beberapa media daring terkait penangkapan dugaan teroris di Bekasi. 

Dalam beberapa media daring itu, Eko menyebut, penangkapan itu hanya pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama.

Eko merasa tak pernah bicara seperti itu. 

Ia kaget, setelah ditelusuri pernyataan itu dimuat di tujuh media daring.

“Ada 7 media daring yang mengarang bebas,” kata Eko usai memenuhi undangan di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (16-12-2016).

Eko merasa dirugikan dengan pemberitaan itu. Tak hanya dirinya, Eko juga menilai ada banyak pihak lain yang ikut rugi, termasuk Polri dan PAN, partai yang menaunginya.

Setelah bicara, Eko dan Polri sepakat menyebut pernyataan itu sebagai bagian dari fitnah terhadap dirinya dan kepolisian. Eko pun membuat laporan terkait pemberitaan di tujuh media daring itu.

Polri, kata Eko, berjanji akan menelusuri pihak yang memfitnah dirinya. “Pihak kepolisian tadi setelah saya melaporkan siap melakukan yang terbaik,” kata dia.

Eko pun mengapresiasi tindakan kepolisian yang mengundang dirinya untuk berbicara. Awalnya, Eko tak berniat melaporkan tujuh media daring itu. Tapi setelah pembicaraan dengan kepolisian, pelaporan pun dilakukan.

“Karena pihak kepolisian juga gundah, kita juga gulana, ya sudah mau tidak mau saya melaporkan,” katanya.

Jakarta - Beberapa pekan lalu tim Densus 88 telah berhasil mengamankan teroris jaringan di Bekasi yang rencananya akan melakukan pengeboman di kawasan Istana Negara.

Namun penangkapan itu justru menimbulkan kabar tak sedap, pasalnya penangkapan teroris justru dijadikan pengalihan isu Polri pada kasus penistaan agama.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, penangkapan teroris bukan rekayasa dan kalau memang terbukti ada rekayasa, dia siap dicopot jabatannya dari Kapolri.

“Kalau ada bukti bahwa ini rekayasa tunjukkan buktinya dan kita akan tindak tegas. Saya sendiri kalau ini memang rekayasa saya siap dicopot,” kata Jenderal Tito di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (15-12-2016).

Menurut Jenderal Tito, apa yang sudah dikerjakan Densus 88 dan Polri adalah murni dari penyelidikan selama berbulan-bulan, bukan penyelidikan yang dilakukan secara instan sehingga kinerja Densus 88 patut mendapat pujian dan apresiasi.

“Jadi kita sudah berhasil menggagalkan ledakkan dan berbasil menyelamatkan masyarakat. Jadi saya kira patut diapresiasi, tolong masyarakat jangan mudah terpengaruh apalagi mudah berkomentar pengalihan isu,” ujar Jenderal Tito.

Jakarta :  Waka Polri, Komjen Pol Syafruddin, menegaskan bahwa penangkapan teroris yang dilakukan Detasemen Khusus Anti Teror 88 adalah sesuatu yang serius.

Hal ini sekaligus membantah bahwa penangkapan sejumlah teroris hanya merupakan sandiwara belaka sebagai pengalihan isu.

“Soal teroris itu serius. Jangan ada yang komentar kalau penangkapan teroris kemarin adalah pengalihan isu. Anak buah saya satu tahun tidak ketemu anak-istri untuk menangkap jaringan kemarin,” kata Komjen Pol Syafruddin kepada wartawan saat ditemui di Auditorium PTIK Jakarta, Rabu (14-12-2016).

Bahkan, menurut Komjen Pol Syafruddin, Kepala Kepolisian ‎Jepang secara khusus meminta Polri untuk memberikan masukan soal penanganan teror.

“‎Di negara lain ada korban, tapi di Indonesia bisa kita antisipasi, kita cegah dan ditangkap semuanya. Jadi jangan bilang ini pengalihan isu!” serunya.

Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan, menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada 11 Desember 2016, ada perintah dari Negara Islam (ISIS) agar seluruh jaringannya melakukan aksi teror serentak di seluruh dunia.

Data beredar, korban tewas akibat bom bunuh diri jaringan ISIS yang dilakukan serentak di seluruh dunia adalah sebagai berikut: Nigeria 160 orang, Aden 60 orang, Kenya 40 orang, Istambul 39 orang, Mogadishu 29 orang, dan Kairo 28 orang.

Jakarta - Jen Pol Boy Rafli Amar, ketiganya adalah S (laki-laki), A (laki-laki), dan DYN (perempuan). 

Ketiganya disinyalir berhubungan dengan Jamaah Anshar Daulah Khilafah Nusantara (JAKDN), yang berafiliasi kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Kita bersyukur, ini merupakan langkah-langkah pencegahan agar rencana-rencana teror ini bisa digagalkan,” kata Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Selain itu, sampai saat ini, Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Bahan peledak yang ditemukan cukup besar, berbobot sekitar 3 kg.

Polisi masih mempertimbangkan cara terbaik mengevakuasi bahan peledak tersebut. Apakah akan dibawa ke tempat lain atau diledakkan di tempat. “Konsentrasinya, bagaimana ini dijinakkan dulu,” ungkap Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Rencana yang berhasil dideteksi Polisi, terduga teroris ini akan melakukan pengeboman pada obyek vital nasional dalam waktu dekat. Adapun yang bertindak sebagai eksekutor (“pengantin”) adalah terduga pelaku perempuan, DYN.

Jakarta - Polda Metro Jaya akhirnya melakukan penahanan terhadap aktivis sekaligus Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang.

“Pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi telah ditetapkan untuk dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan,” kata Kabag Penum Biro Penmas Div Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, dalam keterangan persnya di Mabes Polri Jakarta, Jumat (09-12-2016).

Menurut Kombes Pol Martinus Sitompul, penahanan ini adalah pilihan bagi penyidik karena memandang tersangka bisa melarikan diri, bisa mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti.

“Dan tentu ini, penilaian ini, sangat subjektif, berdasarkan penilaian sendiri oleh penyidik. Penyidik dengan beberapa tim yang melakukan upaya penegakan hukum memproses ini memandang perlu untuk dilakukan penahanan,” terangnya.

Hatta Taliwang ditangkap pada Kamis dini hari kemarin pukul 01.00 WIB di rumah susun di daerah Bendungan Hilir Jakarta Pusat. 

Ia diduga telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, Kombes Pol Martinus Sitompul menambahkan, penangkapan Hatta Taliwang juga terkait dengan 11 orang yang ditelah ditangkap sebelumnya pada Jumat (02-12-2016) dini hari, tepatnya sebelum berlangsungnya Aksi Super Damai 212.

Jatim - Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mengera menegaskan, kasus OTT senilai Rp 1,4 miliar yang ditangani oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus, hingga Rabu (7/12/2016) baru menahan satu tersangka berinisial KH, sedang lainnya dikenahkan wajib lapor.

Dikatakan, proses penanganan  kasus penyaluran dana Desa di Sampang, Madura, Jawa Timur  yang disalahgunakan ini terus berlanjut, karena tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan.

Sebagaimana diketahui,  sejak Senin (5/12/2016) lalu sekitar pukul 15.00 WIB penyidik  Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di halaman Bank Jatim Cabang Sampang Jalan Wahid Hasyim Sampang.

Giat OTT ini terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pemotongan Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Dana Desa ( DD) Kecamatan Kedundung Kabupaten  Sampang. Hasilnya mereka yang diamankan saat itu mamsing-masing :

Sementara Jadid dan Musrifah  adalah Kades yang ADD nya dipotong.  Total uang yang diamankan Rp. 1.494.893.000.

Modus Operandinya, setiap pencairan alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang bersumber dari APBN dilakukan pemotongan oleh Kasi Pemberdayaan Desa, Kecamatan Kedundung, Kun Hidayat.

Adalah ADD jenis pemotongan dengan alasan untuk  pajak, papan nama, RAB Desain,Spj ADD, materai, prasasti foto.  

Sedang DD jenis pemotongan pajak, PKK, hutang Dayat, hutang Camat, pelatihan, prasasti, foto, usulan DD, Spj DD, entry pajak, Porkab.

Adapun data yang telah dilakukan pemotongan adalah ADD pencairan 5 Desember  2016 seperti   Desa Rabasan: dana 132.847.500  dipotong Rp. 54.750.000  yang diterima Rp. 78.197.500.  Desa Kramat: dana 118.638.500 dipotong rp 65.000.000  yang diterima Rp 53.638.500.  Desa Nyeloh : dana Rp 139.432.750  dipotong Rp 118.200.000 yang diterima Rp 21.232.750.

Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap10 orang yang diduga merencanakan makar atau penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. 

Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet.

“Telah ditangkap 10 orang tadi pagi antara jam 3-6 pagi. Inisial AD, E, AD, KZ, FA, RA, RS, JA, RK, SB,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta (02-12-2016).

Namun hanya 8 orang di antaranya yang dikenakan pasal tersebut. Sedangkan untuk 2 orang lainnya yaitu JA dan RK dikenakan Pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Kombes Rikwanto, mereka diancam dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana makar.

Pasal 106 KUHP berbunyi, “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 107 ayat 2 berbunyi, “Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

10 orang yang diduga ditangkap di antaranya, adalah Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Rachmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, dan Rizal Kobar.

Penangkapan itu dilakukan menjelang aksi anti Ahok yang digelar oleh GNPF MUI pada hari ini. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa persoalan dugaan makar diserahkan ke Kapolri.

Kepri - Dit Polair Polda Kepri berhasil mengamankan lima kapal ikan asing di wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Selatan pada saat patroli menggunakan Kapal Patroli KP Bisma 8001 BKO Polda Kepri.

Hal ini diungkapkan Kapolda Kepri Brigjen Pol Drs Sam Budigusdian MH dalam press release yang digelar di Ruang Wasidik Polda Kepri didampingi Dirpolair Polda Kepri dan Kasubag Renmin Bidhumas Polda Kepri.

“Kapal tersebut berbendera Vietnam diduga melakukan praktek illegal fishing dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah di perairan Natuna, sehingga anggota Dit Polair mengamankan kapal dan memeriksa kapal tersebut. 5 kapal ikan asing tersebut dikawal menuju Tarempa Kab Anambas untuk diserahkan ke PSDK setempat,” ujar Brigjen Pol Sam Budigusdian.

Kelima kapal beserta ABK yang diamankan antara lain, KM BV 97909 TS GT 30 dinahkodai NVP dan 6 ABK mengangkut 100 kg cumi kering, KM BD 50406 ST GT 30 dinahkodai VFS dan 6 ABK 6 mengangkut 200 kg ikan campuran, KM BA 97592 TS GT 30 dinahkodai LVD dan 6 ABK mengangkut 100 kg cumi kering dan KM BD 96127 TS GT 30 dinahkodai P dan 5 ABK mengangkut 50 kg cumi kering dan 50 kg ikan campuran.

“Adapun 5 kapal ikan asing yang damankan Dit Polair karena melakukan tindak pidana Perikanan pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 93 ayat 2 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman paling lama 6-8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp20 miliar,” imbuh Kapolda Kepri Brigjen Pol Drs Sam Budigusdian MH.