JAKARTA, NR - Lebih dari seratus orang yang sebagian besar berbusana hitam, memenuhi sebuah sudut di luar Taman Monas, persis di seberang Istana Presiden, Jakarta, Kamis,(19/1//2017), sore.
"Ini Kamis yang bersejarah," kata Suciwati, janda mendiang Munir pejuang HAM yang dibunuh secara misterius, 13 tahun lalu.
"Ini tahun ke-10, Kamis ke-477, sekaligus ke-477 kalinya kita lakukan aksi di depan istana, menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM," tambah Suci kutip BBC Indoneia.com yang kali ini bertindak sebagai pemimpin aksi.
Tuntutan mereka sebagai berikut: Berkas laporan TPF diterima, 'bukan berarti kasus Munir dibuka lagi', Presiden Jokowi didesak ungkap laporan TPF Munir, SBY akan serahkan salinan dokumen pembunuhan Munir yang hilang. Sesekali hadirin meneriakan yel khas Kamisan: "Hidup korban!"
"Sayangnya," kata Sumarsih, perempuan berambut pendek dengan dominasi putih, ibunda Norman Irawan, korban tewas dalam Peristiwa Semanggi 1, "sejauh ini tak ada perkembangan berarti dalam penuntasan kasus-kasus itu."
Tak ada kasus HAM atau tragedi terkait peristiwa politik yang benar-benar diproses pengadilan, tambah salah satu peserta aksi paling setia ini.
Sejumlah peserta aksi membentang poster, di satu sudut dipampang sejumlah foto, dan beberapa orang memasang payung-payung hitam bertuliskan kasus-kasus HAM.
Payung hitam memang identik dengan unjuk rasa rutin yang belakangan disebut sebagai Aksi Kamisan. Sejak dilangsungkan pertama kali 18 Januari 2007, aksi ini ditandai dengan payung hitam -dan kostum hitam.
Selama 10 tahun dan 477 aksi, hanya pernah sekali mereka ditemui oleh tusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat dia berkuasa.
Dan mereka sudah meminta pertemuan dengan Presiden Jokowi, namun sejauh ini baru mendapat janji, bahwa pertemuan itu akan dijadwalkan.
"Saya tak tahu mengapa belum juga ditemui, atau kapan permintaan audiensi kami dikabulkan," kata Sandyawan Sumardi, salah satu peserta setia aksi Kamisan.
Yang jelas, kata Sumarsih, mereka akan terus menggelar aksi, hingga keadilan terkait berbagai kasus HAM ditegakkan.
"Pak Jokowi masih memprioritaskan program-program pembangunan infrastruktur. Soal penuntasan kasus HAM masih belum prioritas rupanya," tambah Sumarsih.
"Itu membuat kami bisa memastikan, bahwa aksi Kamisan akan terua berlangaung hingga waktu yang lama. Walaupun moga-moga tak sampai 10 tahun mendatang," kata Sumarsih getir.
Yang terbaik, katanya pula, adalah kalau Kamisan bisa dihentikan, karena itu akan berarti keadilan dan hukum sudah ditegakkan.
"Sekarang, kami masih pesimis. Namun ada juga optimisme, bahwa makin banyak anak muda yang peduli pada apa yang kami perjuangkan," katanya seraya menunjuk pilihan pelajar yang berdatangan, dan mengajaknya bicara.
Yang berbeda juga dalam Kamisan ke 477 dan ke 10 tahun ini adalah kehadiran sejumlah pesohor. Antara lain musikus dan penyanyi terkenal Melanie Subono dan komedian Arie Kiting. Putra H,BBC Indonesia.com
 |
| Sekdin PMPTSP Pemkab Karawang Drs Wawan Setiawan |
KARAWANG,NR–Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Drs Wawan Setiawan mewakili Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana membenarkan menerima uang sebesar Rp.125.374.500 dari PT Pertiwi Lestari (PT PL) untuk biaya penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pagar, portal dan pos jaga (container).
”Tapi yang menerima dana sebesar tersebut bukan Bupati Karawang, tapi Kepala DPMPTSP Pak Drs H Asikin," kata Wawan dalam jumpa pers Kamis,(18/1/2017).
Kemudian uang sebesar tersebut, kata Wawan IMB, ia setorkan ke kas daerah. "Tapi sebagian ke sekretariat DPMPTSP," ucap dia.
Dia menjelaskan bahwa PT PL memang sudah mengajukan permohonan IMB secara tertulis Nomor:006/PL-EXT/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh perwakilan PT PL atas nama Timotius Simroni
Berikut ini urain bangunan: pagar panel beton (prescast) tinggi 1,6 meter 1 unit volume induk 11.021, pagar panel beton (precast) tinggi 2 meter volume induk 800, portal (besi) @ 8 meter, portal besi @ 3 meter 2 unit volume induk 6, pos jaga (container) 2 unit volume induk 30, berikut pos jaga (container) 4 unit volume induk 9,pagar kawat 17.449 m2, moriabel 20 fit (5 unit) dan
plang 30 unit.
Sebelumnya, sumber Nurani Rakyat di Desa Wanajaya mengungkapkan berdasarkan surat Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1957/020/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Jawa Barat tertulis tidak ada kegiatan apapun sampai dengan ada penyelesaian terhadap status tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat (karena dalam proses pengajuan sertifikat).
Akan tetapi, agaknya Bupati Karawang diduga terkesan mengabaikan surat tersebut terbukti DPMPTSP telah menerbitkan IMB atas nama PT PL untuk sejumlah bangunan. Bahkan mantan Bupati Karawang Drs H Dadang S Muchtar kini anggota DPR-RI menyesalkan sikap Bupati dr Cellica Nurrachadiana dan menuding menerima uang dari perusahaan tersebut terkait penerbitan IMB tersebut.
Terkait penerbitan IMB tersebut, Srikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) meminta kepada Kejaksaan Negeri Karawang supaya menyelidiki Pemkab Karawang soal aliran dana yang diduga melebihi dari biaya yang resmi. Apalagi permasalahan yang saat ini tengah menimpa para penggarap di atas lahan PT PL hingga berita ini diposting belum jelas penyelesaiannya . Malah para petani pengarap yang tergabung dalam STTB kini diusingkan di Rusnawa Adiarsah. Putra H
 |
| Uang rupiah baru |
KARAWANG, NR - Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) Prasetio menegaskan, merekalah satu-satunya pihak yang bisa dan berhak mencetak uang rupiah.
Direktur Utama Perum Peruri, Prasetio, dalam kunjungan ke pabrik pencetakan uang di kawasan industri Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang,Jawa Barat, mengatakan berdasarkan pasal 14 UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang, disebutkan pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN.
"Kita ada 120an BUMN, tapi yang punya kompetensi di bidang percetakan uang hanya Peruri," katanya.
Prasetio menuturkan, guna mewujudkan amanat UU tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32/2006 tentang Perum Peruri dengan penugasan mencetak uang rupiah/NKRI, pita cukai, dokumen keimigrasian, materai, dan buku pertanahan.
"PP ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan manajemen Peruri dengan penuh tanggung jawab. Kami telah menjalankan pencetakan uang rupiah sekarang uang NKRI sejak perusahaan ini berdiri pada 1971. Kami bangga bisa menjalankan tugas negara tersebut dengan baik," kata Prasetio.
Prasetio menambahkan, lantaran perannya yang besar dalam mencetak uang, perusahaan tersebut, bahkan telah dikukuhkan sebagai salah satu objek vital nasional.
Pengukuhan itu berdasarkan peran perusahaan mencetak uang, salah satu produk percetakan yang paling tinggi nilai keamanannya.
"Dalam dunia pencetakan yang aman, uang ini punya keamanan paling tinggi, di bawahnya ada paspor dan materai. Maka, setelah dikukuhkan menjadi salah satu objek vital nasional, kami harus menjaga tingkat keamanan yang tinggi ini, karena uang menjadi simbol kekuatan suatu negara," katanya.
Menepis isu bahwa pencetakan uang rupiah oleh perusahaan swasta, Prasetio menegaskan hal itu tidaklah benar.
Menurut dia, pencetakan uang rupiah tidak bisa dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki kompetensi dan kriteria seperti perusahaan pimpinannya, terlebih telah dikukuhkan sebagai objek vital nasional.
"Jadi saya sampaikan Peruri satu-satunya BUMN yang mencetak uang Indonesia," katanya. Sumber: Antara
Direktur Utama Perum Peruri, Prasetio, dalam kunjungan ke pabrik pencetakan uang di kawasan industri Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang,Jawa Barat, mengatakan berdasarkan pasal 14 UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang, disebutkan pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN.
"Kita ada 120an BUMN, tapi yang punya kompetensi di bidang percetakan uang hanya Peruri," katanya.
Prasetio menuturkan, guna mewujudkan amanat UU tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32/2006 tentang Perum Peruri dengan penugasan mencetak uang rupiah/NKRI, pita cukai, dokumen keimigrasian, materai, dan buku pertanahan.
"PP ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan manajemen Peruri dengan penuh tanggung jawab. Kami telah menjalankan pencetakan uang rupiah sekarang uang NKRI sejak perusahaan ini berdiri pada 1971. Kami bangga bisa menjalankan tugas negara tersebut dengan baik," kata Prasetio.
Prasetio menambahkan, lantaran perannya yang besar dalam mencetak uang, perusahaan tersebut, bahkan telah dikukuhkan sebagai salah satu objek vital nasional.
Pengukuhan itu berdasarkan peran perusahaan mencetak uang, salah satu produk percetakan yang paling tinggi nilai keamanannya.
"Dalam dunia pencetakan yang aman, uang ini punya keamanan paling tinggi, di bawahnya ada paspor dan materai. Maka, setelah dikukuhkan menjadi salah satu objek vital nasional, kami harus menjaga tingkat keamanan yang tinggi ini, karena uang menjadi simbol kekuatan suatu negara," katanya.
Menepis isu bahwa pencetakan uang rupiah oleh perusahaan swasta, Prasetio menegaskan hal itu tidaklah benar.
Menurut dia, pencetakan uang rupiah tidak bisa dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki kompetensi dan kriteria seperti perusahaan pimpinannya, terlebih telah dikukuhkan sebagai objek vital nasional.
"Jadi saya sampaikan Peruri satu-satunya BUMN yang mencetak uang Indonesia," katanya. Sumber: Antara
 |
| Direktur Utama Perum Peruri Prasetio |
KARAWANG, HN - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan mencetak sebanyak 12,9 miliar bilyet (lembar) uang rupiah pada tahun 2017 sesuai penugasan dari Bank Indonesia.
"Cetak uang kertas itu 12,9 miliar bilyet dan uang logamnya 2,5 miliar keping," kata Direktur Utama Perum Peruri Prasetio dalam kunjungan media ke pabrik pencetakan uang Peruri di Karawang Timur, Jawa Barat, Rabu,(18/1/2017).
Prasetio menuturkan selain uang perusahaan, juga mencetak dokumen berstandar keamanan (security document) seperti pita cukai, materai, paspor, sertifikat, buku pertanahan hingga perangko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Namun, menurut dia, bahan baku kertas dan logam diperoleh perusahaan dari BI sehingga terkait komposisi bahan baku yang masih dipenuhi dari impor, bukan kebijakan perusahaan tersebut.
Prasetio menjelaskan meski bahan baku lokal menjadi salah satu pertimbangan, kualitas menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam pencetakan uang.
"Kalau kualitas kertasnya enggak cocok, produksinya juga terganggu. Makanya sebelum membeli kertas, BI biasanya meminta kami melakukan uji mutu dan tes cetak. Kalau hasilnya baik, maka BI akan memasok secara besar-besaran," jelasnya.
Lebih lanjut Prasetio menuturkan, penugasan BI tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan.
Ia memprediksi pertumbuhan tersebut dapat mencapai 50 persen dari rata-rata 22 persen per tahun.
"Pendapatan kami 2016 sekitar Rp2,5 triliun. Tahun ini perkiraan kami akan tumbuh 50 persen
sehingga kurang lebih kami bisa mencapai Rp4 triliun tahun ini," tuturnya."Cetak uang kertas itu 12,9 miliar bilyet dan uang logamnya 2,5 miliar keping," kata Direktur Utama Perum Peruri Prasetio dalam kunjungan media ke pabrik pencetakan uang Peruri di Karawang Timur, Jawa Barat, Rabu,(18/1/2017).
Prasetio menuturkan selain uang perusahaan, juga mencetak dokumen berstandar keamanan (security document) seperti pita cukai, materai, paspor, sertifikat, buku pertanahan hingga perangko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Namun, menurut dia, bahan baku kertas dan logam diperoleh perusahaan dari BI sehingga terkait komposisi bahan baku yang masih dipenuhi dari impor, bukan kebijakan perusahaan tersebut.
Prasetio menjelaskan meski bahan baku lokal menjadi salah satu pertimbangan, kualitas menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam pencetakan uang.
"Kalau kualitas kertasnya enggak cocok, produksinya juga terganggu. Makanya sebelum membeli kertas, BI biasanya meminta kami melakukan uji mutu dan tes cetak. Kalau hasilnya baik, maka BI akan memasok secara besar-besaran," jelasnya.
Lebih lanjut Prasetio menuturkan, penugasan BI tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan.
Ia memprediksi pertumbuhan tersebut dapat mencapai 50 persen dari rata-rata 22 persen per tahun.
"Pendapatan kami 2016 sekitar Rp2,5 triliun. Tahun ini perkiraan kami akan tumbuh 50 persen
Menurut Prasetio, pendapatan perusahaan memang masih bergantung pada skema penugasan pemerintah terutama untuk pencetakan uang, dokumen keimigrasian, pita cukai, materai dan buku tanah.
Namun, ia mengaku perusahaan juga telah mengembangkan bisnis ke pasar inernasional dan memiliki klien dari penjuru dunia meski kontribusinya kecil yakni hanya sekitar 10 persen.
"Ada klien dari Nepal, Sri Lanka, Filipina, kami juga mau tambah dari New Guinea, Ghana dan negara Asia Tengah lainnya. Tapi pendapatan dari luar negeri masih kecil. Dalam negeri kontribusinya 90 persen di mana 60 persennya dari uang," tukasnya. Antara
 |
| Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo |
JAKARTA, NR - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memaparkan fokus program kerja 2017 adalah peningkatan ekonomi desa dari sektor usaha dan pertanian.
Eko di Jakarta, Selasa,(17/1/2017), memaparkan program kerja 2017 mulai dari pengembangan desa fokus, pembangunan embung air desa, pembangunan sarana olahraga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Masih banyak desa yang belum fokus, akan kita kasih insentif untuk fokus. Kementerian Pertanian berikan insentif berupa alat pertanian dan traktor, sehingga kita harapkan desa-desa tersebut bisa mengikuti desa lainnya yang fokus dan maju dan dengan model ini kita harapkan lebih cepat tercipta lapangan kerja di desa-desa," tutur Eko.
Dia juga mengemukakan program pembangunan embung air desa sebagai irigasi pengairan pertanian. "Presiden instruksikan tambahan Rp20 triliun dari dana desa tersebut untuk alokasi membuat embung air desa," kata Menteri Desa.
Eko menjelaskan sebagian besar desa di Indonesia tidak memiliki persediaan air yang cukup seperti embung atau bendungan untuk mengaliri lahan pertanian.
Sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan dan sungai untuk mengaliri lahan sehingga membuat masa tanam dan panen hanya sekali dalam setahun.
"Rata-rata nasional kita sekarang 1,4 kali tanam setahun. Dengan adanya embung di setiap desa diharapkan desa bisa melakukan penanaman dan panen tiga kali setahun," ujar dia.
Kemendes juga akan membangun sarana olahraga di desa sebagai tempat berkumpul masyarakat desa. Dengan adanya tempat berkumpul warga desa bisa memancing munculnya usaha masyarakat yang akan berimbas pada bergeraknya perekonomian suatu desa.
Pemerintah juga akan membina agar desa-desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bisa menghasilkan pendapatan guna membangun desa.
"Tahun ini tiap desa diharapkan punya BUMDes. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus. Sementara desa tersebut punya pendapatan lain sendiri yang diharapkan suatu saat bisa lebih besar dari dana desa," ujar Eko.AntaraEko di Jakarta, Selasa,(17/1/2017), memaparkan program kerja 2017 mulai dari pengembangan desa fokus, pembangunan embung air desa, pembangunan sarana olahraga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Masih banyak desa yang belum fokus, akan kita kasih insentif untuk fokus. Kementerian Pertanian berikan insentif berupa alat pertanian dan traktor, sehingga kita harapkan desa-desa tersebut bisa mengikuti desa lainnya yang fokus dan maju dan dengan model ini kita harapkan lebih cepat tercipta lapangan kerja di desa-desa," tutur Eko.
Dia juga mengemukakan program pembangunan embung air desa sebagai irigasi pengairan pertanian. "Presiden instruksikan tambahan Rp20 triliun dari dana desa tersebut untuk alokasi membuat embung air desa," kata Menteri Desa.
Eko menjelaskan sebagian besar desa di Indonesia tidak memiliki persediaan air yang cukup seperti embung atau bendungan untuk mengaliri lahan pertanian.
Sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan dan sungai untuk mengaliri lahan sehingga membuat masa tanam dan panen hanya sekali dalam setahun.
"Rata-rata nasional kita sekarang 1,4 kali tanam setahun. Dengan adanya embung di setiap desa diharapkan desa bisa melakukan penanaman dan panen tiga kali setahun," ujar dia.
Kemendes juga akan membangun sarana olahraga di desa sebagai tempat berkumpul masyarakat desa. Dengan adanya tempat berkumpul warga desa bisa memancing munculnya usaha masyarakat yang akan berimbas pada bergeraknya perekonomian suatu desa.
Pemerintah juga akan membina agar desa-desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bisa menghasilkan pendapatan guna membangun desa.
 |
| Sukmawati Soekarnoputri |
JAKARTA, NR - Putri proklamator kemerdekaan RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri enggan mengomentari ajakan pentolan Front Pembela Islam Rizieq Shihab untuk menyelesaikan sejumlah laporan kasus yang menjeratnya lewat mediasi ataupun secara kekeluargaan.
"Saya no comment. Banyak sekali yang sakit hati," ujar Sukmawati di Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jakarta, kutip CNN Indonesia.com Rabu,(18/1/2017).
Sejumlah pihak telah melaporkan Rizieq dengan aduan beragam. Salah satunya, terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati.
Di sisi lain, Rizieq menuding Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menistakan agama Islam saat berpidato dalam perayaan HUT ke-44 PDIP di JCC Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2017),lalu
"Saya no comment. Banyak sekali yang sakit hati," ujar Sukmawati di Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Jakarta, kutip CNN Indonesia.com Rabu,(18/1/2017).
Sejumlah pihak telah melaporkan Rizieq dengan aduan beragam. Salah satunya, terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati.
Di sisi lain, Rizieq menuding Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menistakan agama Islam saat berpidato dalam perayaan HUT ke-44 PDIP di JCC Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2017),lalu
Dalam pidatonya, saudara kandung Sukmawati itu menyoroti kelompok-kelompok anti keberagaman. Dia menyebut pemimpin kelompok semacam ini, sebagai pemuncul isu konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Tidak hanya itu. Mereka benar-benar anti kebinekaan kita, itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini," kata Megawati.
Rizieq menganggap pidato Megawati itu, telah menistakan agama dan suku bangsa. Namun, dia mengaku belum berniat melaporkan Megawati. Dia mengatakan sampai saat ini, masih menahan diri untuk tidak laporkan Megawati agar tak ada kebiasaan saling lapor.Esi
"Janganlah kita mencoba saling lapor. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal. Harusnya polisi menjembatani. Kalau ada laporan, harusnya polisi memediasi, saya sampaikan jangan saya disuruh untuk melaporkan Megawati," Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menanggapi keinginan mediasi, PDIP mengungkapkan bahwa Megawati merasa tak punya masalah dengan Rizieq.
"Apa yang harus dimediasi? Ibu Mega atau PDI Perjuangan tidak punya masalah atau sengketa hukum dengan Pak Rizieq. Kalau secara politik pun tak ada alasannya untuk mediasi," jelas Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera kepada detikcom.
"Tidak hanya itu. Mereka benar-benar anti kebinekaan kita, itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini," kata Megawati.
Rizieq menganggap pidato Megawati itu, telah menistakan agama dan suku bangsa. Namun, dia mengaku belum berniat melaporkan Megawati. Dia mengatakan sampai saat ini, masih menahan diri untuk tidak laporkan Megawati agar tak ada kebiasaan saling lapor.Esi
"Janganlah kita mencoba saling lapor. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal. Harusnya polisi menjembatani. Kalau ada laporan, harusnya polisi memediasi, saya sampaikan jangan saya disuruh untuk melaporkan Megawati," Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.
Menanggapi keinginan mediasi, PDIP mengungkapkan bahwa Megawati merasa tak punya masalah dengan Rizieq.
"Apa yang harus dimediasi? Ibu Mega atau PDI Perjuangan tidak punya masalah atau sengketa hukum dengan Pak Rizieq. Kalau secara politik pun tak ada alasannya untuk mediasi," jelas Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera kepada detikcom.
 |
| Menkoinfo Rudiantara |
JAKARTA, NR - Pemerintah kini gencar memberantas penyebaran isu hoax. Untuk itu, Kominfo akan membahas bersama Facebook yang pertemuan rencananya akan dilakukan pada akhir bulan ini.
"Akhir bulan (perwakilan) FB datang. Ada yang umum, yang menjadi concern semua, internasional terkait dengan radikalisme, terorisme. Tapi kalau berkaitan dengan spesifik suatu negara seperti kita, kan gaduhnya di media sosial. Harus dibahas sendiri dengan mereka," ungkap Menteri Komunikasi dan Informastika (Kominfo Rudiantara di Istana Negara pada Selasa (17/1/2017).
Rudiantara juga menyinggung sedikit soal kebijakan di Jerman yang mendenda platform medsos jika menjadi arena penyebaran hoax. Bahkan di Jerman dendanya mencapai Rp 7 miliar.
"Tapi sehari setelah ramai-ramai di Jerman bahwa FB akan didenda Rp 7 miliar, besoknya kami langsung kirim surat ke FB," ujar Rudiantara kutip detik.com.
RI memang menjadikan Jerman sebagai salah satu acuan membuat kebijakan tentang pemberantasan berita hoax. Namun, besaran dendanya belum tentu sama karena masih akan digodok menjadi undang-undang, biasanya memakan waktu lama. Pembuatan sebuah undang-undang dilakukan bersama dengan DPR. Putra H
Rudiantara kemudian menyebutkan bukan hanya Facebook yang diajak untuk memerangi hoax. Pemerintah justru akan lebih banyak melibatkan komunitas masyarakat.
"Mereka juga concern, seperti masyarakat anti-hoax kan ada di beberapa kota. Nah, itu kita ajak, siapa pun, tidak hanya masyarakat anti-hoax," ujarnya.
 |
| BI bantah ada loogo palu arit pada uang rupiah |
JAKARTA, NR - Bank Indonesia membantah tuduhan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terkait tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak Bank Indonesia soal peluncuran uang baru.
Penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa Direktur Percetakan Bank Indonesia, Desimus, sebagai saksi ahli untuk laporan terhadap Rizieq atas tuduhan uang berlambang palu arit.
Desimus diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Selama kurang lebih tujuh jam menjalani pemeriksaan dengan 23 pertanyaan terkait teknis fitur pengamanan di lembaran uang baru.
Deputi Direktur Bidang Komunikasi Bank Indonesia, Andi Wiyana mengatakan, sosialisasi telah dilakukan di sejumlah bank dengan menempelkan poster peluncuran mata uang baru.
"Sosialisasi ada, kita bisa lihat di bank-bank umum ada posternya. Masyarakat kalau mau bertanya apapun juga BI dapat menghubungi kontak center kami di 131," ujar Andi mewakili Desimus di Mapolda Metro Jaya, kutip CNN Indoensia.com, Selasa (17/1).
Penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa Direktur Percetakan Bank Indonesia, Desimus, sebagai saksi ahli untuk laporan terhadap Rizieq atas tuduhan uang berlambang palu arit.
Desimus diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Selama kurang lebih tujuh jam menjalani pemeriksaan dengan 23 pertanyaan terkait teknis fitur pengamanan di lembaran uang baru.
Deputi Direktur Bidang Komunikasi Bank Indonesia, Andi Wiyana mengatakan, sosialisasi telah dilakukan di sejumlah bank dengan menempelkan poster peluncuran mata uang baru.
"Sosialisasi ada, kita bisa lihat di bank-bank umum ada posternya. Masyarakat kalau mau bertanya apapun juga BI dapat menghubungi kontak center kami di 131," ujar Andi mewakili Desimus di Mapolda Metro Jaya, kutip CNN Indoensia.com, Selasa (17/1).
| |
Menurut Andi, desain uang baru berubah supaya semakin sulit ditiru dan dipalsukan. Dia mengklaim, unsur pengamanan di lembaran uang baru saat ini, merupakan yang paling sulit ditiru.
Selain itu Andi mengatakan, terdapat 11 pengamanan dalam mencetak uang baru tersebut. Meski demikian, dia enggan menyebutkan sebelas pengamanan tersebut.
"Jadi (pengamanan) itu diperlukan, agar masyarakat tenang dan yakin kalau uang yang dipegang asli," ungkapnya.
Direktur Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan, selain saksi ahli dari pihak Bank Indonesia, dua saksi ahli lainnya telah diperiksa.
"Ada saksi ahli pidana, kemudian ahli ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) dari Kominfo," ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, dijalankannya pemeriksaan tersebut maka perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, Wahyu belum dapat menjelaskan apakah pemeriksaan akan memberatkan atau meringankan Rizieq.
Selain itu Andi mengatakan, terdapat 11 pengamanan dalam mencetak uang baru tersebut. Meski demikian, dia enggan menyebutkan sebelas pengamanan tersebut.
"Jadi (pengamanan) itu diperlukan, agar masyarakat tenang dan yakin kalau uang yang dipegang asli," ungkapnya.
Direktur Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan, selain saksi ahli dari pihak Bank Indonesia, dua saksi ahli lainnya telah diperiksa.
"Ada saksi ahli pidana, kemudian ahli ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) dari Kominfo," ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, dijalankannya pemeriksaan tersebut maka perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, Wahyu belum dapat menjelaskan apakah pemeriksaan akan memberatkan atau meringankan Rizieq.
| |
"Saya belum bisa sampaikan itu, karena kan proses penyelidikannya masih berjalan," ucapnya..
Rizieq dilaporkan sebanyak dua kali oleh organisasi masyarakat terkait tuduhannya terhadap lambang mata uang baru yang dianggap bergambar palu arit.
Dalam video berdurasi 13 menit yang diunggah akun resmi FPI TV ke media sosial, Rizieq seolah meyakinkan masyarakat yang hadir, bahwa logo itu betul berlambang palu arit.
"Bagian yang bukan palu arit disamarkan. Kami tanya saudara, sejak kapan uang negara pakai palu arit ? Ini bukan fitnah, ini fakta, fakta," papar Rizieq Shihab dalam cuplikan video tersebut.
Rizieq dilaporkan sebanyak dua kali oleh organisasi masyarakat terkait tuduhannya terhadap lambang mata uang baru yang dianggap bergambar palu arit.
Dalam video berdurasi 13 menit yang diunggah akun resmi FPI TV ke media sosial, Rizieq seolah meyakinkan masyarakat yang hadir, bahwa logo itu betul berlambang palu arit.
"Bagian yang bukan palu arit disamarkan. Kami tanya saudara, sejak kapan uang negara pakai palu arit ? Ini bukan fitnah, ini fakta, fakta," papar Rizieq Shihab dalam cuplikan video tersebut.
Pihak BI membantah tuduhan Rizieq Shihab soal palu arit dalam uang baru.Putra H
 |
| Ketua MPR RI Zulkifli Hasan |
SOLO,NR - Ketua MPR , Zulkifli Hasan, mendukung wacana pembubaran ormas-ormas yang pandangan dan landasannya tidak sesuai dengan Pancasila dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, tidak ada pengecualian siapapun tetap untuk tunduk kepada hukum negara.
Zulkifli kepada wartawan menampaikan hal tersebut sebelum mengisi kuliah umum tentang wawasan kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (17/1/2017).
"Kita ini sudah jelas bahwa semua ormas harus sesuai dengan konstitusi negara, Pancasila. Sudah kita sepakati sejak 71 tahun yang lalu. Boleh beda pendapat, tapi harus diselesaikan dengan saluran demokrasi. Yang tidak setuju Pancasila, ya harus ditindak," tegas Zulkifli kutip detik.com
Hal yang sama juga harus diberlakukan terhdap ormas-ormas yang mengedepankan tindakan anarkistis. Menurut Ketua MPR, Pancasila dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun yang membenarkan perbuatan anarkistis oleh siapapun terhadap siapapun.
Ia lebih lanjut mengatakan, sikap anarkis jelas melanggar undang-undang harus dihentikan. Baik itu oleh ormas maupun NGO. “Saya setuju dibubarkan kalau tidak sesuai nilai Pancasila dan melanggar undang-undang. Tidak boleh ada yang anarkis di Indonesia, kecuali kalau dia memilih keluar dari Indonesia," katanya.
Zulkifli juga mempertanyakan kabar bahwa sejumlah ormas asing telah didirikan di Indonesia. Secara aturan ormas manapun, tidak bisa dirikan di Indonesia selama tidak berlandaskan Pancasila dan perundang-undangan di Indonesia.
Ia juga meminta semua pihak mematuhi undang-undang yang berlaku. Dicontohkannya tentang pejabat polisi yang menjadi pembina ormas, harus dicek apakah secara aturan diperbolehkan.
"Cek dulu itu UU Kepolisian, boleh tidak pejabat polisi jadi pembina ormas. Kalau memang tidak boleh, ya jangan melakukan itu. Sebagai aparat penegak hokum, ya harus bisa memberi contoh yang benar terhadap penegakan hukum. Siapapun harus tunduk pada peraturan yang berlaku," kata Zulkifli mencontohkan. Putra H
Zulkifli kepada wartawan menampaikan hal tersebut sebelum mengisi kuliah umum tentang wawasan kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (17/1/2017).
"Kita ini sudah jelas bahwa semua ormas harus sesuai dengan konstitusi negara, Pancasila. Sudah kita sepakati sejak 71 tahun yang lalu. Boleh beda pendapat, tapi harus diselesaikan dengan saluran demokrasi. Yang tidak setuju Pancasila, ya harus ditindak," tegas Zulkifli kutip detik.com
Hal yang sama juga harus diberlakukan terhdap ormas-ormas yang mengedepankan tindakan anarkistis. Menurut Ketua MPR, Pancasila dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun yang membenarkan perbuatan anarkistis oleh siapapun terhadap siapapun.
Ia lebih lanjut mengatakan, sikap anarkis jelas melanggar undang-undang harus dihentikan. Baik itu oleh ormas maupun NGO. “Saya setuju dibubarkan kalau tidak sesuai nilai Pancasila dan melanggar undang-undang. Tidak boleh ada yang anarkis di Indonesia, kecuali kalau dia memilih keluar dari Indonesia," katanya.
Zulkifli juga mempertanyakan kabar bahwa sejumlah ormas asing telah didirikan di Indonesia. Secara aturan ormas manapun, tidak bisa dirikan di Indonesia selama tidak berlandaskan Pancasila dan perundang-undangan di Indonesia.
Ia juga meminta semua pihak mematuhi undang-undang yang berlaku. Dicontohkannya tentang pejabat polisi yang menjadi pembina ormas, harus dicek apakah secara aturan diperbolehkan.
"Cek dulu itu UU Kepolisian, boleh tidak pejabat polisi jadi pembina ormas. Kalau memang tidak boleh, ya jangan melakukan itu. Sebagai aparat penegak hokum, ya harus bisa memberi contoh yang benar terhadap penegakan hukum. Siapapun harus tunduk pada peraturan yang berlaku," kata Zulkifli mencontohkan. Putra H
 |
| Kapolda Metrojaya Irjen Pol M Irawan |
JAKARTA,NR - Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menanggapi santai omongan dan permintaan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
"Siapa yang mau mencopot? Emang siapa dia (Rizieq) mau copot saya, enak saja," ujar Iriawan di Mabes TNI, (16/1/2017).
Rizieq meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Iriawan karena diduga melakukan kriminalisasi, provokatif dan menyalahgunakan jabatan.
Selain Iriawan, Rizieq juga meminta Tito untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Rizieq mengklaim, Anton telah membiarkan insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap FPI yang dilakukan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
"Siapa yang mau mencopot? Emang siapa dia (Rizieq) mau copot saya, enak saja," ujar Iriawan di Mabes TNI, (16/1/2017).
Rizieq meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Iriawan karena diduga melakukan kriminalisasi, provokatif dan menyalahgunakan jabatan.
Selain Iriawan, Rizieq juga meminta Tito untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Rizieq mengklaim, Anton telah membiarkan insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap FPI yang dilakukan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Untuk memuluskan maksudnya, Rizieq mengerahkan massa FPI untuk berdemo di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini. Massa FPI kini sedang berkumpul di depan gedung Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.
Iriawan menjelaskan, Polda Metro Jaya akan segera memanggil Rizieq terkait pernyataannya bahwa uang rupiah baru menampilkan logo palu dan arit. Selain itu, katanya, Polda Metro juga akan memproses laporan masyarakat lainnya terkait dugaan pidana yang dilakukan Rizieq.
"Kasus uang bilang palu arit itu. Jelas kok UU mengatur ujaran kebencian. Sudah jelas BI mengatakan itu uang bukan palu arit. Itu ada nama sistem pengamanan uang dari tahun 2001. Dilihat terawang jelas logo BI bukan palu arit. Kami akan panggil," imbuhnya.
Jaringan Muda Anti Fitnah (JIMAF) sebelumnya melaporkan Rizieq karena ucapannya di depan publik terkait logo 'palu arit' yang dikonotasikan dengan simbol PKI dalam uang baru Indonesia.
FPI Intoleran
Iriawan juga menegaskan, tidak ada satupun organisasi masyarakat di Indonesia yang kebal hukum, termasuk FPI. Jika ormas itu bermasalah, kata Iriawan, polisi akan menindak tegas.
"Tidak ada kebal hukum, nanti kami lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu-ragu," kata Iriawan.
Selain itu, Iriawan membantah anggapan bahwa FPI mendapat dukungan dari pihak TNI maupun Polri. Sebaliknya, Iriawan menyebut FPI sebagai ormas intoleran dan akan ditindaklanjuti jika terbukti melanggar hukum.
"Mereka ormas intoleran, ditindaklanjuti kalau melawan hukum," tegasnya. Sumber: CNNIndonesia.com
Iriawan menjelaskan, Polda Metro Jaya akan segera memanggil Rizieq terkait pernyataannya bahwa uang rupiah baru menampilkan logo palu dan arit. Selain itu, katanya, Polda Metro juga akan memproses laporan masyarakat lainnya terkait dugaan pidana yang dilakukan Rizieq.
"Kasus uang bilang palu arit itu. Jelas kok UU mengatur ujaran kebencian. Sudah jelas BI mengatakan itu uang bukan palu arit. Itu ada nama sistem pengamanan uang dari tahun 2001. Dilihat terawang jelas logo BI bukan palu arit. Kami akan panggil," imbuhnya.
Jaringan Muda Anti Fitnah (JIMAF) sebelumnya melaporkan Rizieq karena ucapannya di depan publik terkait logo 'palu arit' yang dikonotasikan dengan simbol PKI dalam uang baru Indonesia.
FPI Intoleran
Iriawan juga menegaskan, tidak ada satupun organisasi masyarakat di Indonesia yang kebal hukum, termasuk FPI. Jika ormas itu bermasalah, kata Iriawan, polisi akan menindak tegas.
"Tidak ada kebal hukum, nanti kami lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu-ragu," kata Iriawan.
Selain itu, Iriawan membantah anggapan bahwa FPI mendapat dukungan dari pihak TNI maupun Polri. Sebaliknya, Iriawan menyebut FPI sebagai ormas intoleran dan akan ditindaklanjuti jika terbukti melanggar hukum.
"Mereka ormas intoleran, ditindaklanjuti kalau melawan hukum," tegasnya. Sumber: CNNIndonesia.com
 |
| Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan |
JAKARTA, NR - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan tidak mempermasalahkan aksi massa Front Pembela Islam (FPI) hari ini Senin,(16/1/2017), yang menuntut pencopotan dirinya. Saat ini massa FPI sedang berdemo di Mabes Polri yang dipimpin oleh Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
"Itu kan hanya ketakutan dari Saudara Rizieq saja. Kenapa mesti begitu? Ada hukum. Kalau menurut saya aksi itu lebay (berlebihan)," papar Anton di Cilangkap, kutip CNNIndoneia.com Senin,(16/1/2017).
FPI menuntut pencopotan Anton terkait kerusuhan antara kelompoknya dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin menuding Kapolda Jabar telah memprovokasi GMBI untuk menyerang anggota ormasnya.
"Itu kan hanya ketakutan dari Saudara Rizieq saja. Kenapa mesti begitu? Ada hukum. Kalau menurut saya aksi itu lebay (berlebihan)," papar Anton di Cilangkap, kutip CNNIndoneia.com Senin,(16/1/2017).
FPI menuntut pencopotan Anton terkait kerusuhan antara kelompoknya dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin menuding Kapolda Jabar telah memprovokasi GMBI untuk menyerang anggota ormasnya.
Ia menyebut status Anton sebagai anggota dewan pembina GMBI merupakan dasar sikap Anton tersebut. Anton tak menanggapi tudingan FPI tersebut. Ia hanya mengimbau, FPI dapat melakukan aksi sesuai prosedur.
"Iya enggak apa-apa. Itu haknya demo. Enggak perlu jadi masalah," tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.
Kerusuhan yang menimbulkan pembakaran kantor GMBI terkait insiden pada Kamis pekan lalu. Pada saat itu Rizieq Shihab diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara.
Di luar gedung, terdapat massa FPI dan massa tujuh ormas yang salah satunya adalah GMBI. Massa FPI hadir untuk mengawal Rizieq, sedangkan massa tujuh ormas datang untuk menuntut polisi mengusut tuntas dugaan pidana Rizieq.
"Iya enggak apa-apa. Itu haknya demo. Enggak perlu jadi masalah," tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.
Kerusuhan yang menimbulkan pembakaran kantor GMBI terkait insiden pada Kamis pekan lalu. Pada saat itu Rizieq Shihab diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara.
Di luar gedung, terdapat massa FPI dan massa tujuh ormas yang salah satunya adalah GMBI. Massa FPI hadir untuk mengawal Rizieq, sedangkan massa tujuh ormas datang untuk menuntut polisi mengusut tuntas dugaan pidana Rizieq.
Kemudian, menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus, muncul berita bohong yang mengatakan anggota FPI ditusuk dan diculik massa GMBI.
Berita itu menyebabkan, sekitar 150 orang diduga FPI membakar kantor GMBI di Bogor. Polisi menangkap 20 terduga pelaku peristiwa itu dan 12 orang dinyatakan sebagai tersangka pelaku pembakaran dan kekerasan. Putra H
Berita itu menyebabkan, sekitar 150 orang diduga FPI membakar kantor GMBI di Bogor. Polisi menangkap 20 terduga pelaku peristiwa itu dan 12 orang dinyatakan sebagai tersangka pelaku pembakaran dan kekerasan. Putra H
Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 5 Januari 2016, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang digelar di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Saat menyampaikan sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkap sekaligus mengingatkan kepada jajarannya mengenai kunci sukses yang harus dilakukan bila ingin pertanian nasional semakin berkembang.
Namun, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu mengingatkan bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi masalah negara selama bertahun-tahun. Hal tersebut sudah seharusnya membuka mata seluruh pihak bahwa persoalan pertanian tidak lagi dapat dipandang sebelah mata.
"Saya ingin mengingatkan lagi kepada kita semuanya bahwa pembangunan sektor pertanian ini adalah pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi problem kita bertahun-tahun dan juga menekan ketimpangan.
Baik ketimpangan wilayah maupun kesenjangan antara kaya dan miskin. Artinya kita tidak bisa lagi melihat bahwa pembangunan pertanian ini dengan sebelah mata. Sektor pertanian harus dikembangkan menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama," tegas Presiden.
Adapun kunci sukses pertama yang disampaikan oleh Presiden guna mengembangkan pertanian nasional ialah mengenai ketersediaan air. Bagi Presiden, ketersediaan pasokan air yang mencukupi merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan produksi pertanian.
"Urusi itu yang namanya air, baik yang berkaitan dengan irigasi dan waduknya. Karena kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah air.
Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kalau ini diselesaikan dan air bisa mengalir ke sawah-sawah kita, saya sangat meyakini itu akan meningkatkan drastis produksi pertanian kita," terangnya.
Selain ketersediaan pasokan air melalui irigasi dan waduk, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya pembangunan embung atau kantong air. Embung tersebut nantinya akan berperan sebagai cadangan air bila musim kemarau tiba.
Menyadari pentingnya embung tersebut, pemerintah bahkan menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu embung pada tahun ini.
"Embung tadi dilaporkan baru kira-kira 3 ribu sampai 4 ribu. Tahun ini kita perkirakan dari trio Menteri Pertanian, Menteri Desa, dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) target kita di atas 30 ribu embung harus terbangun pada tahun ini. Baik yang kecil, sedang, dan agak besar. Kuncinya memang ada di situ," ujar Presiden.
Fokus terhadap apa yang dikerjakan berulang kali disampaikan Presiden dalam beberapa kesempatan. Termasuk untuk urusan pertanian ini, fokus terhadap komoditas juga disinggung olehnya.
"Jangan kita ini menanam campur-campur sehingga kita tidak fokus. Misalnya di NTB, khususnya di Kabupaten Dompu, ya sudah konsentrasi di jagung.
Jangan dibebani produk yang lain, tapi beri target yang jelas. Kalau targetnya tidak tercapai lihat secara detail masalahnya apa. Kalau bawang misalnya, tadi yang di Solok, sudah bawang saja. Jangan masuk ke produk yang lain," lanjutnya.
Pengelolaan pertanian tidak cukup hanya pada proses produksi atau menanamnya, tapi juga pada proses pemasarannya.
Untuk itu, Presiden meminta agar ke depan jajarannya menyiapkan platform-platform khusus yang dapat menangani dan memasarkan produk pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal tersebut diyakini mampu untuk menjawab masalah selama ini.
"Saya minta agar infrastruktur pemasaran itu betul-betul dilihat secara detail. Pak Menteri Pertanian dan Pak Mendag (Menteri Perdagangan) ini saya lihat duet yang paling bagus dalam mengelola produk-produk pertanian.
Siapkan yang namanya logistic platform, siapkan yang namanya retail platform. Dalam dunia IT yang sekarang ini kita hadapi, tanpa itu jangan berharap ada efisiensi. Sehingga mata rantai di lapangan, di pasaran, dan yang sekarang dikuasai tengkulak-tengkulak itu bisa dipendekkan," tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga tak lupa menginstruksikan jajarannya untuk terus berupaya mengkorporasikan petani. Sebab, di masa yang penuh dengan tantangan ini, skala ekonomi yang besar dan juga efisiensi sangat berperan penting.
"Saya sampaikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Desa bahwa kita harus bisa mengkorporasikan petani. Artinya skala ekonomi harus ada. Tanpa itu jangan berharap pertanian kita akan meningkat produksinya.
Dilakukan dengan cara apapun tanpa kita bisa mengkorporasikan petani, sekali lagi jangan harap," ungkapnya.
Impor Komoditas Pertanian yang Semakin Menurun
Dalam sambutannya tersebut, Presiden sempat menyinggung soal angka impor sejumlah komoditas pertanian. Presiden menyatakan rasa syukurnya melihat angka impor yang terus menurun. Komoditas jagung merupakan salah satu di antara yang mengalami pengurangan impor. Ke depan ia juga meyakini bahwa Indonesia mampu untuk melakukan swasembada pangan.
"Data yang saya peroleh dulu impornya 3,2 juta ton. Data terakhir yang saya terima, impor kita 2016 hanya 900 ribu ton. Anjlok langsung karena pasti ada produksi yang sudah meningkat. Saya meyakini Insya Allah nanti tahun depan 900-nya sudah hilang kalau pekerjaan lapangannya dikerjakan secara detail,".
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian tersebut, turut dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017.
Pengadaan tersebut di antaranya diperuntukkan untuk pengadaan pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, alat mesin pertanian, dan perluasan cetak sawah.
"Ini kementerian yang pertama, yang melakukan lelang penandatanganan kontrak untuk pengadaan barang dan jasa (di tahun 2017).
Ini senilai Rp31,25 triliun. Saya kira sebuah angka yang sangat besar sekali. Ini akan meningkatkan peredaran uang yang ada di bawah dan kita harapkan dengan ini pertumbuhan ekonomi kita juga akan meningkat," ujarnya sekaligus mengakhiri sambutannya.
Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghentikan sementara kerja sama militer dan pertahanan dengan Australian Defence Force.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 5 Januari 2017, usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang digelar di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
"Ya saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dari Menteri Pertahanan. Dan saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengimbau agar langkah yang diambil oleh TNI bisa mendinginkan suasana antara militer Indonesia dan Australia.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," imbuhnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berharap agar keputusan tersebut tidak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.
"Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu," ucap Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, setelah adanya masalah teknis saat melakukan latihan bersama yang menyebabkan penghentian tersebut.
"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, 4 Januari 2017 lalu.
Penghentian kerja sama sementara tersebut meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berharap agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik dan tidak akan mempengaruhi latihan bersama militer Indonesia dan Australia di masa mendatang.
"Ya ini masalahnya biar di clear kan dulu lah, karena ini juga masalah itu meskipun di tingkat operasional tapi kan juga masalah prinsip," terang Presiden Joko Widodo.
Jakarta - Negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat.
Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif.
"Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam.
Saya rasa nilai-nilai ini yang penting kita ingat semua di masa modern sekarang," ujar Presiden di Istana Negara pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat, 30 Desember 2016.
Oleh karenanya, pada acara tersebut, diresmikan pengakuan hutan adat kepada sebanyak sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Presiden menekankan bahwa ini bukanlah akhir dari pengakuan pemerintah, justru menjadi awal dari pengakuan hutan adat yang akan terus diberikan.
"Secara keseluruhan, hari ini ada sembilan kelompok masyarakat hukum adat yang kita tegaskan dan resmikan pengakuan hutan adatnya. Dengan luas areal hutan adat seluas 13.100 hektare untuk kurang lebih 5.700 kepala keluarga. Proses pengakuan ini akan terus berlanjut, ini adalah awal. Karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh Indonesia," tegasnya.
Untuk diketahui, pembagian surat keputusan pengelolaan hutan kali ini diberikan kepada golongan masyarakat kecil yang memang mampu untuk mengelola hutan dengan baik. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, pemberian hak kelola hutan tersebut biasanya diberikan kepada kalangan-kalangan atas seperti korporasi besar.
"Perlu saya sampaikan kalau yang lalu-lalu pembagian SK seperti ini diberikan kepada yang besar-besar, kepada korporasi, saat ini kita telah memulai bahwa SK tentang pengelolaan hutan itu diberikan kepada rakyat," papar Presiden.
Sebelum memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan hak pengelolaan serupa kepada kelompok tani. Pemberian tersebut dilakukan saat kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
"Kemarin telah kita berikan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 12 ribu hektare. Kita berikan kepada kelompok-kelompok tani. Pada hari ini, SK tentang hutan adat juga telah pecah telur dan akan berlanjut terus. Tentu saja dengan SK ini masyarakat bisa mengelola selamanya.
Dan di dalam peta nanti juga ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai hutan adat," terangnya.
Kepala Negara kemudian kembali menegaskan bahwa pemberian hak kelola hutan kepada rakyat masih akan terus berlanjut. Sebab, diakui Presiden bahwa sampai dengan saat ini pemberian hak kelola tersebut masih berada pada angka yang cukup sedikit.
"Yang ada di kantong saya sekarang ada 12,7 juta hektare yang akan terus kita bagikan, tetapi hanya kepada masyarakat, rakyat, kelompok tani, dan masyarakat adat sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat dan masyarakat adat," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak kepada kementerian terkait serta para pemangku hutan adat untuk bersama-sama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Semua itu tentunya demi kebaikan generasi sekarang dan di masa yang akan datang.
"Saya ucapkan selamat kepada para pemangku hutan adat yang baru saja ditetapkan statusnya. Mari kita rawat alam dengan baik demi generasi sekarang dan generasi Indonesia masa depan," tutupnya.
Setelah acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku adat yang hadir. Kepala Negara ingin mendengar langsung masukan tersebut agar ke depannya upaya yang dilakukan pemerintah dapat betul-betul menyasar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kurang lebih selama sekira setengah jam Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan-masukan tersebut.
Turut hadir dalam acara pengakuan hutan adat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead dan sejumlah duta besar negara sahabat.
Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih mudah, cepat dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada Kamis, 29 Desember 2016, di Kantor Kepresidenan Jakarta.
"Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi," ujar Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan data yang diterima oleh Presiden, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp. 399 triliun dan e-katalog tahun 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp. 48 triliun.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.
"Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit," terang Presiden Joko Widodo.
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kali ini.
Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika menemukan pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Presiden meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga mengawasi area-area yang rawan dan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.
“Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up , praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi.
Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar,” tegas Presiden.
Menjelang tahun anggaran baru, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017 mendatang.
"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata Presiden Joko Widodo.
Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada Kamis, 29 Desember 2016, di Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dalam arahannya siang ini, Presiden Joko Widodo menekankan kepada segenap prajurit Paspampres agar terus mengimbangi perkembangan dan kebutuhan zaman, baik dari segi teknologi maupun metode pengamanan.
"Saya ingin mengingatkan agar Paspampres supaya juga dapat mengimbangi perkembangan zaman, mengimbangi kebutuhan zaman," ujar Presiden Joko Widodo di hadapan para prajurit Paspampres.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa saat ini jarak pemisah antara rakyat dan para pelaksana amanat rakyat harus dihilangkan.
"Ingat bahwa di masa sekarang rakyat ingin semakin tidak ada jarak dengan pimpinannya, antara diri mereka dengan pelaksana amanat rakyat," terang Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta para prajurit Setia Waspada untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi saat ini.
"Sekali lagi bahwa zaman sudah berubah, harapan rakyat juga berubah, tantangan yang ada juga berubah, jadi kita semuanya harus beradaptasi. Kita semuanya harus menyesuaikan," ucap Presiden Joko Widodo.
Meskipun demikian, para prajurit Paspampres harus tetap menjaga nama baik kesatuan dalam menjalankan tugas yang diemban sebagai anggota TNI dan perisai hidup Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Saya ingin mengingatkan bahwa karena tugas yang sangat penting yang diemban Paspampres, maka begitu setiap anggota Paspampres harus terus menjaga nama baik, menjaga nama baik Paspampres," kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menceritakan kecepatan proteksi dan perlindungan yang diberikan Paspampres kepada para pemimpin Indonesia selama 71 tahun merdeka.
Hal tersebut dapat dilihat saat tragedi Cikini yang menimpa Presiden RI pertama Bung Karno hingga ancaman bom panci yang baru-baru ini terjadi.
"Saat peristiwa Cikini yang hampir saja menimpa Presiden pertama Bung Karno, karena perlindungan yang sangat cepat, karena perlindungan yang sangat profesional pada saat itu Presiden Soekarno bisa selamat dari ancaman pembunuhan," terang Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Presiden Joko Widodo yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga meninjau secara langsung sarana, prasarana, peralatan hingga atraksi kesiapan Paspampres dalam bertugas.
Bahkan Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menembak menggunakan senapan MP7 di salah satu ruang latihan Setia Waspada.
Usai memberikan pengarahan, Presiden Joko Widodo menuliskan pesan di atas sebuah kanvas yang berisi, "Tetaplah setia waspada untuk jalankan tugas negara," tulis Presiden Joko Widodo.
Pesan tersebut diterima langsung oleh Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono, sesaat sebelum Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninggalkan Mako Paspampres.
Untuk diketahui, Paspampres merupakan pasukan gabungan dari kesatuan-kesatuan khusus Tentara Nasional Indonesia seperti: Kopassus, Marinir, Kopaskhas, dan Kostrad.
Setiap prajurit atau anggotanya dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, inteligensi, postur, dan lain-lain untuk bertugas menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarga.
Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono.
Jakarta - Presiden Joko Widodo menepis isu yang beredar terkait dengan kocok ulang kabinet pemerintahan.
Kepada sejumlah jurnalis saat peninjauan pembangunan wisma atlet di Kemayoran pada Kamis, 29 Desember 2016, Presiden menyatakan bahwa tidak ada rencana apapun untuk merombak kabinet.
"Tidak ada," ujar Presiden singkat.
Bahkan, dirinya sempat dua kali mengulang penegasannya tersebut dengan jawaban yang sama ketika kembali ditanyakan mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah memberikan bantahannya soal rumor tersebut.
Hal tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau korban banjir bandang di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu kemarin.
"Belum. Belum dibicarakan," terang Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Presiden Johan Budi juga menyatakan belum mengetahui adanya rencana perombakan kabinet tersebut.
Mantan salah satu pimpinan KPK tersebut juga memberi penegasan bahwa kewenangan perombakan kabinet ada pada Presiden Joko Widodo dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.
"Saya belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi. Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif presiden," paparnya di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Jakarta - Pemerintah terus mempersiapkan diri untuk perhelatan Asian Games XVIII Tahun 2018.
Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan tuan rumah dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII tersebut di mana Jakarta dan Palembang ditunjuk sebagai kota penyelenggara.
Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 29 Desember 2016, meninjau pembangunan rusun atlet yang dibangun di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta.
Saat peninjauan berlangsung, tengah dilakukan topping off atau pengecoran akhir atap rusun tersebut.
Nantinya, rusun atlet tersebut akan mengakomodasi para atlet dan juga jurnalis serta ofisial guna mendukung pelaksanaan Asian Games di Jakarta.
"Hari ini kita telah melakukan pengecoran akhir untuk atap, untuk blok D10. Di sini ada tujuh tower dan di blok C2 ada 3 tower.
Khusus untuk di sini (D10) akan bisa mengakomodasi kurang lebih 5.400 atlet dan nanti yang akan di blok C2 akan bisa mengakomodasi kurang lebih 1.900 untuk jurnalis dan ofisial.
Jadi di sini khusus atlet, yang di C2 khusus jurnalis dan ofisial," terang Presiden.
Presiden menyatakan puas setelah melihat proses pembangunan dan mockup yang ditampilkan saat peninjauan.
Kepala Negara juga sangat menantikan penyelesaian rusun tersebut yang diperkirakan akan dapat diselesaikan pada September 2017.
"Saya lihat tadi, dari kondisi mockup yang ditampilkan, saya kira sudah sangat bagus. Tinggal penyelesaiannya dan kita nantikan pada bulan September 2017," ujarnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Untuk diketahui, pembangunan rusun tersebut telah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 17 Maret 2016 lalu.
Rusun tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta sebagai wisma bagi para atlet kontingen dan juga jurnalis serta ofisial.
Namun, usai penyelenggaraan event tersebut, rusun tersebut akan dialihfungsikan sebagai hunian bagi penduduk Jakarta yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan sebagai tempat relokasi bagi permukiman kumuh yang ada di Jakarta.
Belu - Kepemilikan sertifikat tanah bagi pemiliknya merupakan hak hukum yang harus dijamin oleh pemerintah.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun 2016 di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 28 Desember 2016.
"Sertifikat ini adalah hak hukum bagi pemilik, baik yang tanah adat, yang dulu letter C atau girik sekarang sudah jadi SHM (Sertifikat Hak Milik). Tolong disimpan baik-baik," kata Presiden.
Dalam acara tersebut, 1144 sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat di NTT, dan Presiden berpesan agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha rakyat setempat.
"Diagunkan dan investasi ke bank silahkan. Tapi dikalkulasi yang betul. Jangan dipakai buat beli motor atau TV. Harus dipakai untuk kegiatan yang produktif," ujar Presiden kepada penerima sertifikat.
Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menargetkan dapat menyelesaikan 1 juta sertifikat di tahun 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, Presiden memerintahkan untuk meningkatkan jumlah sertifikat yang dapat dibagikan.
"Tahun depan saya minta 5 kali lipat jadi 5 juta. Tahun depannya lagi 7 juta. Depannya lagi 9 juta. Karena dari 110 juta yang harusnya pegang bidang, hanya 46 juta yang pegang bidang. Ini masih kurang dari 50%," ucap Presiden.
Presiden juga menginstruksikan untuk lebih memperhatikan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di daerah-daerah melalui pemberian pemotongan harga atau bahkan penggratisan biaya.
"Bisa diberikan diskon, gratiskan, karena saya sudah perintahkan di pusat untuk dipercepat dan saya minta nggak ada lagi pungli-punglian," imbuhnya.
Belu - Mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang dapat diandalkan memang bukanlah hal yang mudah.
Dibutuhkan kerja keras dalam waktu yang cukup lama di mana hasilnya tak dapat langsung dilihat.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo menyadari pentingnya menyiapkan anak-anak Indonesia untuk menjadi pemuda Indonesia yang tangguh.
Untuk itu, pemerintahannya pun bergerak sejak dini guna kepentingan Indonesia di masa-masa mendatang.
Program pemberian makanan tambahan sebagai upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia merupakan salah satu upaya tersebut.
Hari ini, Rabu, 28 Desember 2016, dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo turut menyosialisasikan langsung pentingnya menjaga asupan gizi bagi para ibu hamil dan juga balita serta anak-anak.
Dua lokasi dikunjungi Presiden dalam sosialisasi tersebut, yakni di Puskesmas Silawan yang terletak di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, serta di halaman belakang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.
"Kita ingin anak-anak kita sehat, kita ingin ke depan anak-anak kita pandai. Negara kita juga ingin anak-anak kita nanti menjadi anak yang sukses, karena persaingan antarnegara itu ketat sekali.
Jadi anak-anak harus kita pandaikan semuanya dan itu bisa dilakukan kalau anak-anak kita gizinya baik," terang Presiden.
Di hadapan para ibu dan anak yang hadir, Presiden menekankan pentingnya asupan protein bagi tumbuh kembang anak-anak.
Selain itu, sebagai makanan tambahan, pemerintah turut membagikan bantuan makanan tambahan berupa biskuit kaya protein kepada ibu hamil dan anak-anak. Presiden juga memberikan informasi seputar anjuran konsumsi biskuit tersebut kepada masyarakat yang hadir.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya, Kepala Negara tak lupa mengingatkan kepada para ibu mengenai pentingnya air susu ibu (ASI) bagi anak-anaknya.
Selama enam bulan pertama setelah kelahiran, para ibu diminta untuk selalu memberikan ASI kepada anak-anaknya.
"Saya ingin mengulang pesan yang disampaikan Bu Menteri Kesehatan, Prof. Dr. Nila Moeloek, mengenai ASI. Setelah melahirkan, selama enam bulan anak harus diberi ASI terus menerus.
Ini penting sekali, karena kita ingin anak-anak kita semuanya sehat dan pandai. Jangan dilupakan itu," tegasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
