Tak Hiraukan PBB, Israel Kebut Pemukiman di Palestina

Ilustrasi

JAKARTA, NR - Israel dilaporkan tak hiraukan PBB dan akan mempercepat rencana pembangunan ribuan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Yerusalem Timur yang telah dikecam oleh resolusi PBB yang diloloskan Dewan Keamanan Jumat (23/12). 

Kantor berita AFP mengutip Ir Amim, organisasi yang mengawasi pembangunan pemukiman di wilayah itu, yang mengatakan bahwa komite prencanaan Yerusalem akan membahas penerbitan izin untuk 618 unit bangunan di Yerusalem Timur, terutama di bagian timur wilayah pendudukan Israel di Palestina. 

Wakil Wali Kota Yerusalem Meir Turjeman yang juga kepala komite tersebut dikabarkan telah mengeluarkan pernyataan terkait percepatan rencana membangun sekitar 5.600 unit lain.

Pada Selasa (27/12), Turjeman bahkan mengatakan pembicaraan terkait rencana pembangunan pemukiman akan terus berjalan tanpa menghiraukan resolusi yang diloloskan oleh DK PBB itu. Izin pembangunan ratusan unit pemukiman telah dikeluarkan sebelum resolusi PBB.

"Kami akan membicarakan semua masalah yang ada dengan serius," ujarnya kepada AFP. 

Di laman Facebook, dia mengatakan: "Saya tidak khawatir dengan PBB ataupun pihak lain yang mencoba mendikte langkah kami di Yerusalem,"  seperti dikutip AFP.

"Saya harap pemerintah Israel dan pemerintah baru Amerika Serikat akan memberi kami momentum untuk melanjutkan program ini dan mengganti kekurangan [unit pemukiman] yang muncul dalam delapan tahun pemerintah Barack Obama," ujar Turjeman terkait pembangunan pemukiman Yahudi.  

Israel menduduki wilayah Yerusalem timur dan Tepi Barat sejak 1967. Pencaplokan wilayah Yerusalem oleh Tel Aviv ini tidak pernah diakui komunitas internasional. Pemerintah Obama selama ini merasa frustasi dengan pembangunan pemukiman Yahudi tersebut.

Sekitar 430 ribu pemukim Yahudi tinggal di Tepi Barat sementara 200 ribu warga Yahudi tinggal di Yerusalem timur yang dianggap oleh Palestina sebagai ibu kota masa depan negara itu. 

Meskipun masalah pendudukan bukan satu-satunya pemicu mandeknya perjanjian damai antara Israel dan Palestina, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyebut tindakan sepihak Israel ini tetap dapat mengganggu proses tersebut.

Akhir pekan lalu PBB mengesahkan resolusi yang mengecam permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Resolusi itu menuntut Israel segera dan sepenuhnya menghentikan seluruh kegiatan pembangunan permukiman  Yahudi di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. 

Resolusi itu juga mengatakan, berdasarkan hukum internasional pembangunan permukiman Yahudi oleh Israel tidak memiliki dasar hukum 

Dalam pemungutan suara ini resolusi PBB tersebut, AS sebagai sekutu terdekat Israel  memilih untuk abstain dan tidak menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi itu. 

Keputusan AS ini membuat geram Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Obama dan bersumpah tidak akan mematuhi resolusi PBB tersebut.

Netanyahu juga memerintahkan pembatasan hubungan sementara dengan 12 negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menyetujui resolusi tersebut. Langkah ini telah dikonfirmasi oleh dua pejabat senior Israel. 

Kepada CNN, sumber itu menyebutkan, Israel akan menangguhkan hubungan diplomatik dengan Inggris, Perancis, Rusia, China, Jepang, Ukraina, Angola, Mesir, Uruguay, Spanyol, Senegal dan Selandia Baru. Putra H, Sumber:CNN Indoensia.com