JAKARTA, NR - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS hingga pada triwulan III-2016 dan menduduki tiga besar investasi setelah Singapura dan Jepang.
"Investasi China sangat besar sampai 1,6 miliar dolar AS artinya hanya dalam sembilan bulan mencapai peringkat ketiga, di atasnya ada Jepang, kemudian pertama Singapura," kata Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo pada diskusi di Jakarta, Kamis, (21/1/2017).
Wisnu mengatakan dari investasi yang masuk, teknologi asal Tiongkok menjadi faktor meningkatkan investasi tersebut di Indonesia. Menurut dia, kebutuhan akan teknologi dari Tiongkok di Indonesia menjadi tidak aneh sebab negara besar, seperti Singapura dan Jepang juga menggunakan teknologi Tiongkok dalam lini produksinya.
Ia merinci hingga triwulan ketiga 2016, penanaman modal tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 82 triliun, kemudian Jawa Timur Rp60 triliun, Banten Rp43 triliun dan DKI Jakarta sebanyak Rp42 triliun.
Sementara itu, di tengah merebaknya isu tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia, BKPM mengatakan tidak membatasi kebebasan investor untuk memilih teknologi berserta tenaga kerjanya.
Ia menjelaskan kewenangan BKPM dalam mengawasi investasi hanya berdasarkan laporan penanaman modal, penambahan nilai investasi dan kegunaannya, baik untuk pembelian tanah, perluasa, pembangunan pabrik atau pembelian teknologi baru.
"Tidak ada persyaratan apa yang diawasi karena biasanya kami hanya melalui laporan penanaman modal per triwulan. Dari BPKM tida memiliki kewenangan apakah sudah ada IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)," kata Wisnu.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, tenaga kerja dari Tiongkok yang mengajukan proses perizinan sesuai prosedur atau memiliki IMTA berjumlah 21.121 orang.
Namun, ada 1.324 kasus sepanjang 2016 yang berhasil ditindak oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersaama Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal Tiongkok karena tidak memiliki IMTA dan penyalahgunaan jabatan. Antara
"Investasi China sangat besar sampai 1,6 miliar dolar AS artinya hanya dalam sembilan bulan mencapai peringkat ketiga, di atasnya ada Jepang, kemudian pertama Singapura," kata Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo pada diskusi di Jakarta, Kamis, (21/1/2017).
Wisnu mengatakan dari investasi yang masuk, teknologi asal Tiongkok menjadi faktor meningkatkan investasi tersebut di Indonesia. Menurut dia, kebutuhan akan teknologi dari Tiongkok di Indonesia menjadi tidak aneh sebab negara besar, seperti Singapura dan Jepang juga menggunakan teknologi Tiongkok dalam lini produksinya.
Ia merinci hingga triwulan ketiga 2016, penanaman modal tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 82 triliun, kemudian Jawa Timur Rp60 triliun, Banten Rp43 triliun dan DKI Jakarta sebanyak Rp42 triliun.
Sementara itu, di tengah merebaknya isu tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok di Indonesia, BKPM mengatakan tidak membatasi kebebasan investor untuk memilih teknologi berserta tenaga kerjanya.
Ia menjelaskan kewenangan BKPM dalam mengawasi investasi hanya berdasarkan laporan penanaman modal, penambahan nilai investasi dan kegunaannya, baik untuk pembelian tanah, perluasa, pembangunan pabrik atau pembelian teknologi baru.
"Tidak ada persyaratan apa yang diawasi karena biasanya kami hanya melalui laporan penanaman modal per triwulan. Dari BPKM tida memiliki kewenangan apakah sudah ada IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)," kata Wisnu.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, tenaga kerja dari Tiongkok yang mengajukan proses perizinan sesuai prosedur atau memiliki IMTA berjumlah 21.121 orang.
Namun, ada 1.324 kasus sepanjang 2016 yang berhasil ditindak oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersaama Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal Tiongkok karena tidak memiliki IMTA dan penyalahgunaan jabatan. Antara
 |
| Iniilah jaring apung di Waduk Jatiluhur |
PURWAKARTA, NR - "Kalau pembudidaya ikan menjadi salah satu faktor penyebab buruknya kualitas air, itu masuk akal tapi jangan selalu menyalahkan semua para pembudidaya ikan," kata Yana.
Buruknya kualitas air di waduk Jatiluhur, Purwakarta tak hanya disebabkan pembudidaya ikan dengan jaring apung. Pasalnya, buruknya kualitas air yang terjadi tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan faktor lain yang ikut andil dalam mencemari waduk Jatiluhur.
Seperti dilansir PR.com, menurut Ketua Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) Waduk Jatiluhur Yana Setiawan, bahwa waduk tersebut merupakan tempat penampungan air yang terakhir dari sistem pengairan di Jawa Barat.
Dia lebih lanjut mejelaskan, air yang ada di Waduk Jatiluhur itu, berasal dari Gunung Wayang kemudian masuk ke DAS Citarum selanjutnya mengisi Waduk Saguling, Cirata dan terakhir ke Waduk Jatiluhur. Sebelum masuk ke Jatiluhur, air yang berasal dari Cirata sudah terlebih dulu tercemari industri yang ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Yana menambahkan, organisasinya sudah mengadakan konsultasi dan penelitian dengan sejumlah pakar di bidang air yang menyatakan buruknya kualitas air Waduk Jatiluhur disebabkan sejak dari hilir. “Air yang mengalir dan berakhir di Waduk Jatiluhur sudah tercemari,” tegasnya.
Dikatkannya, pemangku kepentingan baik yang ada di Purwakarta maupun nasional harus memikirkan dampak sosial yang ditimbulkan jika pembudidayaan ikan di Waduk Jatiluhur ini dihilangkan.
Namun menurut dia, masyarakat dan kalangan petani ikan akan merugi. Apalagi, selama ini diketahui produksi ikan air tawar di Jatiluhur memberikan kontribusi bagi kebutuhan ikan di Jabar
"Ada masyarakat telah lama berusaha di bidang perikanan air tawar. Dapat dibayangkan jika mata pencaharian mereka hilang sama sekali," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan petani kolam jaring apung (KJA) Waduk Jatiluhur mengepung kantor Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Rabu, (18/1/2017). Kedatangan mereka untuk meminta pihak kecamatan memfasilitasi agar para petani KJA bisa berdialog dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berencana menertibkan seluruh KJA yang ada di perairan Waduk Jatiluhur. Putra H
 |
| RAT ke XIX Kopersa WMS di lapangan Desa Jambelaer |
SUBANG, NR - Koperasi Wanita Mekar Saluyu (WMS) berada di Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang memiliki aset sekitar Rp 11 miliar. Mereka pun rutin menggelar rapat anggota tahunan (RAT), seperti RAT ke XIX pada Kamis,(19/1/2017), di lapangan desa yang dikuti 2.128 anggotanya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat, Mustopa Djamaludin, di selah acara RAT mengatakan, Koperasi WMS sudah belasan tahun dan terus berkembang, menjadi salah satu kebanggaan Jawa Barat.
“Sekarang anggotanya sudah mencapai 2.100, tersebar di 18 kampung. Ini bukti kalau koperasi dikelola dengan baik. Bisa semakin besar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain sudah menggelar XIX kali RAT, lokasinya berada di pelosok perdesaan dan pengurusnya ibu-ibu semua. Itu artinya, faktor lokasi tak jadi hambatan kalau benar mengelola hasilnya pasti baik dan bermanfaat bagi anggotanya.
"Koperasi ini sehat. Selain asetnya mencapai Rp 11 miliar, juga tidak memiliki hutang dan SHU- nya hampir Rp 2 miliar. Kemudian diaudit akuntan publik, dan saat RAT anggotanya sangat banyak bisa hadir, sehingga pelaksanaannya berlangsung di lapangan," paparnya kutip PR.om
Dijelaskannya, keberadaan koperasi di desa yang dikelola kaum ibu, ternyata mampu berkembang dan tetap bertahan sampai belasan tahun. Kuncinya, meski berada di desa tapi manajemen perkotaan.
“Mereka bisa mengalahkan koperasi-koperasi di kota besar yang lokasinya strategis, dan sumber daya manusia berikut fasilitas lengkap.
Ketua KMS Een Kurniati mengatakan, perputaran keuangan secara umum relatif lancer, “Yang macet hanya 6 persen. Walaupun tidak terlalu besar, tetapi terus berupaya agar bisa nol persen,” katanya.
"RAT ini selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban, juga disampaikan rencana ke depan. Kami juga menghimpun usulan dan aspirasi anggota. Contohnya, tahun lalu ada usulan anggota ingin punya mobil bak terbuka, itu bisa terealisasi," paparnya.
Diakuinya, banyak perbankan yang menawarkan pinjaman, tetapi ditolak karena tak mau jadi beban buat setorannya. Hingga saat ini koperasi tak memiliki hutang, malahan punya cadangan kas di simpan di Bank. "Yang perlu dipahami, saya ini bukan pemilik koperasi. Sebab koperasi milik anggota dan usaha bersama. Walaupun koperasi wanita, tapi ada juga bapak-bapak yang nabung, malah maksa karena percaya dan simpanannya ratusan juta. Jadi uang di Bank itu titipan, milik anggota," ujarnya.
Seperti dilansir PR.com, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Dinas KUMKM Jabar, Elis Yatimah, mengapresiasi RAT akbar yang digelar Koperasi WMS dan pelaksanaannya tepat waktu. Apalagi dalam pelaksanaannya disampaikan LPJ dan rencana anggaran dan pendapatan tahun depan dihadapan ribuan anggotanya.
"Ini harus terus dipertahankan, jumlah kopwan sekarang mencapai 685 orang. Di sini salah satu terbaik di Jabar dan punya prestasi nasional,” katanya.
Ke depan perlu dianggarkan untuk penndidikan dan latihan bagi anggota, sekaligus upaya regenerasi," ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang, Ugit, keberadaan Koperasi WMS anggotanya mencapai 2.128 orang mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Apalagi sudah belasan tahun tetap berjalan sisa hasil usaha (shu) dan anggotanya terus bertambah.
"Saya harap bisa terus dijaga apalagi keberadaannya sudah diakui Jabar maupun nasional," ucapnya. Editor: Putra H
 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil |
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, revisi aturan mengenai RTRWN dilakukan untuk menyelaraskan antara payung hukum pengatur pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang digagas dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pasalnya, selama delapan tahun belakangan, sejumlah proyek terpaksa berjalan tanpa dimasukkan ke dalam RTRWN. Sebab, aturan RTRWN belum pernah diperbaharui sejak delapan tahun terakhir.
"Kalau kita lihat, aturan tata ruang nasional itu dibuat tahun 2008. Sementara RPJMN kita 2014-2019, itu sebagian belum masuk dalam RTRWN. Ditambah dengan PSN yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres)," ungkap Sofyan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/1/2017).
Untuk itu, berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki sejumlah proyek infrastruktur perlu memberikan informasi terbaru mengenai proyek yang dikejar masing-masing K/L ke Kemenko Perekonomian.
"Ada proyek nasional kereta api, pelabuhan Patimban, jaringan listrik, jaringan jalan tol yang sebelumnya terencana sebelum tahun 2008, itu kita revisi," jelas Sofyan.
Sebagai contoh, Sofyan menyebutkan, misalnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah menyampaikan sejumlah proyeknya yang disetujui masuk ke dalam daftar RPJMN dan PSN untuk kemudian masuk ke dalam lampiran proyek RTRWN.
"Draf disiapkan dalam beberapa waktu, tinggal finalisasi saja. Sebagian menteri sudah teken, tinggal bahas catatan dari ESDM kemudian di paraf," imbuh Sofyan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR Budi Situmorang menambahkan, selain melakukan sinkronisasi proyek, antar K/L juga memberikan kajiannya terhadap proyek-proyek yang diajukan masuk ke dalam daftar lampiran proyek RTRWN.
Sehingga beberapa proyek yang sebelumnya diusulkan masuk belum tentu akan langsung masuk ke dalam daftar RTRWN. Bila proyek tidak memungkinkan, lanjut Budi, bukan tidak mungkin pemerintah tak memasukkannya, misalnya yang terjadi pada Pelabuhan Cilamaya yang pada akhirnya diganti oleh proyek Pelabuhan Patimban.
Tak hanya sinkronisasi di tingkat K/L, menurut Budi, pemerintah pusat akan melakukan singkronisasi terhadap pengajuan proyek yang diajukan di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kota.
Kemudian, selain sinkronisasi proyek RPJMN dan PSN ke dalam RTRWN, pemerintah juga melakukan revisi terhadap sejumlah pasal yang ada dalam PP Nomor 26 Tahun 2008.
"Bukan merevisi total tapi mengamandemen yang belum selesai. Jadi, PP 26 itu akan diubah pasal-pasalnya sebagian. Kalau Pasal sedikit tapi banyak menambahkan lampiran proyek," jelasnya.
Setelah sejumlah proyek resmi masuk ke dalam daftar proyek RTRWN, Budi memastikan, pemerintah akan terus memantau perjalan proyek dan kemudian melakukan evaluasi payung hukum setidaknya dalam waktu lima tahun untuk memastikan mana saja proyek yang sudah selesai dan masih berjalan.
Namun begitu, kementeriannya menolak bila ada sejumlah proyek yang ingin masuk ke dalam RTRWN secara tiba-tiba sebelum masa evaluasi payung hukum lima tahun mendatang.
"Tidak mau. Seharusnya jangan, karena kita harus revisi tiap lima tahun. Kalau ‘tiba-tiba ada proyek baru masuk’ bukan rencana tata ruang," imbuhnya. Putra H, Sumber: CNNIndonesia.com
Namun begitu, kementeriannya menolak bila ada sejumlah proyek yang ingin masuk ke dalam RTRWN secara tiba-tiba sebelum masa evaluasi payung hukum lima tahun mendatang.
"Tidak mau. Seharusnya jangan, karena kita harus revisi tiap lima tahun. Kalau ‘tiba-tiba ada proyek baru masuk’ bukan rencana tata ruang," imbuhnya. Putra H, Sumber: CNNIndonesia.com
Jakarta - Kementerian Keuangan berhasil meraih peringkat kedua dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 untuk kategori kementerian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (20/12) di Jakarta.
Dalam sambutannya usai penyerahan penghargaan, Wapres berharap penghargaan ini dapat memotivasi kementerian, lembaga, serta badan publik lainnya untuk lebih transparan dalam melaksanakan tugasnya. “Apa yang dikerjakan hari ini bukan hanya memberikan piala, tetapi juga sebagai makna pentingnya transparansi untuk mencapai tujuan kita mendapatkan pemerintahan yang bersih demi kemajuan bersama,” katanya.
Wapres juga menyatakan bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai badan publik melalui website.
Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memainkan peranan penting dalam mendiseminasikan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik.
Sebagai informasi, anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 diberikan kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.
Tahun ini, pemeringkatan diikuti oleh 397 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, yakni kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Badan Usaha Milik Negara, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional.
Proses pemeringkatannya sendiri terdiri atas dua tahapan yang dilaksanakan pada April hingga Desember 2016.
Kedua tahapan tersebut yaitu pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Quetioner) oleh badan publik dan Visitasi, yakni wawancara dan pembuktian langsung dokumen-dokumen atau informasi berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden badan publik oleh KIP.
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mencintai Rupiah dengan cara yang nyata.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah tahun emisi 2016, di Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 19 Desember 2016.
Dengan mencintai dan bertransaksi menggunakan Rupiah, maka itu berarti bahwa tiap masyarakat juga mencintai kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Mencintai dan bertransaksi menggunakan Rupiah juga berarti mencintai budaya dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri.
"Setiap lembar Rupiah adalah bukti kemandirian Indonesia, kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia. Dan di dalam setiap lembar Rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari nusantara, dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia," terang Presiden dalam sambutannya.
Presiden melanjutkan, banyak cara bagi masyarakat untuk mencintai Rupiah. Selalu menggunakan Rupiah tiap kali bertransaksi di dalam negeri dan dalam menyimpan tabungan merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan.
Selain itu, Presiden juga menekankan betapa pentingnya tiap masyarakat untuk ikut menjaga wibawa Rupiah.
"Penting saya sampaikan bahwa kalau kita cinta Rupiah, maka kita tidak membuat dan menyebar gosip-gosip aneh dan kabar bohong tentang Rupiah. Karena menghina Rupiah sama saja dengan menghina Indonesia. Ingat bahwa Rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya agar terus bersemangat dalam memerangi pemalsuan Rupiah. Ia pun meminta agar teknologi pengaman dalam Rupiah semakin ditingkatkan.
"Saya menginstruksikan agar unsur pengaman pada uang Rupiah perlu terus diperkuat. Teknologi pengaman yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyinggung soal ketersediaan Rupiah di seluruh penjuru Indonesia. Tak hanya di kota-kota besar, namun juga di pelosok dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Sebab, sekali lagi, Rupiah merupakan perwujudan dari penegakan kedaulatan Indonesia.
"Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan Rupiah di berbagai penjuru Indonesia. Termasuk di daerah-daerah terdepan, daerah-daerah terpencil, beranda Indonesia. Gencarkanlah ketersediaan dan semangat penggunaan Rupiah di seluruh daerah," tekannya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Ma'ruf Amin.
Sebagaimana diketahui, dalam acara tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan satu seri uang Rupiah tahun emisi 2016. Uang Rupiah baru yang diluncurkan tersebut terdiri dari 7 pecahan uang Rupiah kertas dan 4 pecahan uang Rupiah logam. Uang Rupiah baru ini akan turut menampilkan 12 gambar pahlawan nasional.
Jakarta - Sejumlah hal dibicarakan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada Rabu, 7 Desember 2016.
Investasi merupakan salah satu dari sekian hal yang dibicarakan.
Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo menekankan agar jajarannya memberi perhatian khusus soal investasi tersebut. Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan investasi sebagai penggeraknya.
"Dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi memegang peran yang sangat penting sekali bagi pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh kementerian yang berkaitan dengan investasi betul-betul memberikan perhatian yang khusus mengenai investasi ini," ujarnya.
Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menterinya, Presiden mengingatkan mengenai target investasi yang telah dicanangkan sebelumnya.
Oleh karenanya, di tahun 2017 nanti, ia berharap agar realisasi investasi tersebut dapat meningkatkan arus modal dan uang masuk bagi Indonesia.
"Saya kira target investasi di 2017 sudah saya sampaikan Rp670 triliun dan tahun depannya di 2018 kira-kira Rp840 triliun," terang Presiden.
Dengan tercapainya target investasi tersebut, Presiden meyakini pertumbuhan ekonomi pada angka 5,1 persen bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun, hal tersebut baru dapat dicapai apabila seluruh kementerian dapat saling mendukung dan aktif mengejar realisasi investasi.
"Kalau arus investasi bisa betul-betul konkrit saya kira angka target pertumbuhan 5,1 bisa kita lampaui. Saya yakin sekali bisa," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal inklusi keuangan Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ia menginstruksikan menteri perekonomian untuk meningkatkan akses perbankan bagi masyarakat umum.
"Yang berkaitan dengan inklusi keuangan, saya minta agar ini betul-betul digenjot agar tabungan kita bisa meningkat tajam. Dikoordinir oleh Menko Ekonomi dan juga Menko PMK," ucapnya.
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan bertolak menuju Provinsi Bali dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di Jakarta.
Setibanya di Bali, Presiden Jokowi akan langsung menuju Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) untuk mensosialisasikan program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) periode II.
Bali merupakan provinsi terakhir dalam agendanya dalam mensosialisasikan amnesti pajak periode II setelah Makassar di Sulawesi Selatan dan Balikpapan di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
Esok hari, Presiden Jokowi direncanakan akan membuka Bali Democracy Forum IX di Bali International Convention Center (BICC) pada pagi hari. Dalam acara tersebut, akan hadir pula mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan.
Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden rencananya akan menyaksikan pertandingan babak final Kejuaraan Pencak Silat Dunia sekaligus menutup Pencak Silat For The World: The 17 World Championship & Festival di GOR Lila Bhuana di Kota Denpasar.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Adapun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bergabung di Bali.
Langganan:
Postingan (Atom)
