 |
| Presiden AS Donald Trump |
JAKARTA, NR -Salah satu rencana presiden terpilih AS, Donald Trump, memindahkan kantor kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem makin mendapatkan penentangan.
Wacana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv mengemuka sejak beberapa bulan terakhir dan secara terbuka Trump mengatakan dirinya mendukung 100% sebagai salah satu bentuk komitmen hubungan baik antara Washington dan Israel.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Marc Ayrault, menyebut rencana pemindahan kantor kedutaan ke Jerusalem sebagai 'provokasi' dan 'ancaman' terhadap upaya mewujudkan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Berbicara pada akhir pertemuan perdamaian Timur Tengah di Paris hari Minggu (15/01), Ayrault mendesak Presiden terpilih AS, Donald Trump, untuk tidak menerapkan rencana ini sebelum perundingan damai putaran baru disepakati.
Ia menegaskan bahwa pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem 'akan memicu gelombang kekerasan baru' di Timur Tengah.
Konferensi mengenai Timur Tengah di ibu kota Prancis, Paris, ditutup dengan penegasan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Masyarakat internasional, termasuk AS, hanya mengakui Tel Aviv sebagai ibu kota Israel dan semua kantor kedutaan asing berada di kota ini.
Namun pemerintah Israel telah menyatakan kota Israel sebagai ibu kota mereka, yang mencakup Jerusalem Timur, yang ditetapkan Palestina sebagai ibu kota negara masa depan.
Status Jerusalem adalah salah salah masalah paling kompleks dan paling sensitif dari keseluruhan konflik antara Israel dan Palestina.
Dalam beberapa hari ini, wacana ini makin kuat setelah sumber di tim transisi Trump kepada satu stasiun televisi Israel mengatakan bahwa duta besar AS yang baru akan tinggal dan berkantor di Jerusalem, meski kantor di Tel Aviv akan tetap buka.
Sebelumnya, tim transisi Trump dikutip mengatakan pemindahan kantor kedutaan ke Jerusalem akan menjadi salah satu prioritas setelah Trump resmi dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari.
Dikatakan bahwa ini adalah jalan tengah untuk memuaskan kelompok kanan di Israel yang mendesak pemindahan kantor kedutaan AS ke Jerusalem dan mencegah kontroversi bagi yang menentang langka ini karena pada dasarnya AS 'tetap punya kantor kedutaan' di Tel Aviv.
Otomatis matikan proses perdamaian'
Hubungan Israel dan pemerintah Presiden Barack Obama beberapa kali 'mengalami gangguan' dan yang terbaru adalah ketika Washington abstain dari pemungutan suara di PBB yang organisadi dunia ini meloloskan resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan, seperti di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Tindakan ini membuat PM Israel Benjamin Netanyahu 'marah besar' dan mengeluarkan 'peringatan pribadi' kepada dubes Amerika Serikat untuk Israel, Dan Saphiro.
Ini untuk pertama kalinya sejak 1979 PBB mengeluarkan resolusi yang isinya menegaskan bahwa pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur 'tak memiliki landasan hukum, jelas-jelas melanggar hukum internasional, dan menjadi kendala bagi solusi dua negara dalam kaitan menyelesaikan masalah Israel-Palestina'.
Pengganti Obama, Trump, sudah menegaskan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-Israel.
Setelah PBB mengeluarkan resolusi, melalui Twitter, Trump 'meminta Israel agar tetap kuat menghadapi masalah ini' dan menyebut tanggal 20 Januari tak lama lagi, tanggal ia dilantik sebagai presiden. BBC Indonesai
