Jakarta - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan, guna memelihara stabilitas perekonomian dan memastikan reformasi struktural tetap berjalan dengan baik.
Di dalam bidang tugas masing-masing, pemerintah, BI dan OJK akan bekerja sama agar kesinambungan pemulihan perekonomian nasional dapat terjaga.
Terkait APBN 2017, pemerintah akan secara cermat mempersiapkan pelaksanaannya, terutama untuk melanjutkan reformasi di bidang fiskal, khususnya di bidang perpajakan.
Pemerintah juga terus berupaya agar belanja negara lebih berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, BI akan tetap konsisten menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu langkah koordinasi konkrit dengan pemerintah adalah mengoptimalkan potensi dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang diperkirakan akan meningkat.
OJK akan menempuh beberapa kebijakan untuk memastikan agar peran intermediasi sektor jasa keuangan tetap berlangsung secara optimal dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional.
Di tengah kondisi likuiditas yang memadai, salah satu strateginya adalah mendorong pemberian kredit Rupiah terhadap beberapa sektor prioritas.
